Saat Seleksi Capim, I Nyoman Wara Ungkap Alasan KPK Dapat WDP Tahun 2018

Kompas.com - 27/08/2019, 21:43 WIB
Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSalah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI menjadi pertanyaan yang disampaikan Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Indriyanto Seno Adji kepada capim KPK, I Nyoman Wara dalam seleksi wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

Adapun I Nyoman Wara merupakan auditor utama investigasi BPK. 

"Bapak sekarang masih di BPK. Pemeriksaan audit BPK terhadap KPK selama ini selalu WTP (wajar tanpa pengecualian). Tahun ini apa?" kata Indriyanto.

Baca juga: Diminta Mundur dari Panelis Seleksi Capim KPK, Luhut Pangaribuan: Tak Ada Konflik Kepentingan

Wara pun menyebut laporan keuangan KPK pada 2018 statusnya WDP. Menurut dia, ada dua alasan yang mengakibatkan KPK mendapat predikat itu. 

"Berdasarkan audit kami, masalah utamanya adalah pengelolaan barang sitaan dan rampasan," kata Nyoman.

Ia mengatakan, barang sitaan KPK seharusnya diadministrasikan sehingga bisa dicantumkan di laporan keuangan KPK, walaupun belum masuk neraca atau aset KPK.

"Seharusnya itu dilaporkan, tetapi ini belum," kata dia.

Kemudian, untuk barang rampasan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kata dia, seharusnya KPK mencatatnya dalam neraca sebagai aset tetap KPK.

"Tercatat Rp 1,063 triliun di laporan keuangan KPK. Memang sudah mempunyai unit yang mengelola, tapi administrasi belum memadai karena belum ada SOP bagaimana cara mengelola barang rampasan tersebut," kata dia.

Nyoman juga mengatakan, rupanya catatan yang ada di laporan keuangan KPK secara akuntansi berbeda dengan unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X