KILAS

BPJS Kesehatan Defisit, Fahri Hamzah Desak Pemerintah Cari Solusi

Kompas.com - 27/08/2019, 18:43 WIB
Rapat Gabungan DPR RI, yang terdiri dari Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Dok. DPR RIRapat Gabungan DPR RI, yang terdiri dari Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

KOMPAS.com - Dalam kurun lima tahun, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bermasalah lantaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit biaya

Masalah itu pula yang mendorong Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendesak Pemerintah agar segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan.

Pasalnya, sepengamatan Fahri, defisit biaya BPJS Kesehatan sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.

“Perlu segera dilakukan perbaikan secara sistematik agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan,” tandas Fahri lewat siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Tahun Ini, Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi hingga Rp 32,8 Triliun

Tak hanya itu, Fahri pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan sistem JKN agar dapat dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan yang dapat digunakan permanen dalam rangka menekan defisit JKN,” ujarnya.

Bahkan, ia juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima para peserta dengan iuran yang mereka keluarkan.

Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN, termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat kerja yang lalu.

Baca juga: Menkeu Usul Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

“Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.