Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Pimpinan KPK, Antam Novambar Janji Kasus Novel Tak Terulang

Kompas.com - 27/08/2019, 15:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen Antam Novambar yang merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pihak kepolisian berjanji melindungi para penyidik KPK agar kejadian Novel Baswedan tak terulang kembali.

Hal tersebut disampaikan Antam saat mengikuti seleksi wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Semula, Antam ditanya oleh salah satu anggota panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK Hendardi tentang keberadaan Antam yang bisa mempererat hubungan antara KPK dan Polri.

"Apakah keberadaan Bapak untuk pimpin KPK akan mempererat KPK dan Polri?" tanya Hendardi.

Baca juga: Capim KPK Ini Ungkap Alasan Tidak Laporkan LHKPN

"Kami akan bekerja sama, saya tidak ada konflik dengan Polri. Saat ini hubungan saya dengan adik-adik baik untuk berantas korupsi di Indonesia," kata Antam.

Kemudian, Hendardi mengajukan pertanyaan kedua kepada Antam.

"Selaku calon pimpinan, bagaimana memastikan penyidik KPK bisa selamat tanpa ancaman teror seperti Novel?" lanjut dia.

"Insya Allah saya pernah di Densus juga di Ambon, Bali, BNPT, saya tahu bagaimana menjaga anggota-anggota saya dan saya bisa menjamin tidak akan terjadi lagi, karena pemberantasan korupsi penjahatnya berduit semua merka mungkin bisa bayar kepada pelaku-pelaku ini," ucap Antam.

Sementara itu, anggota pansel capim KPK lainnya, Marcys Priyo Gunarto mempertanyakan soal konsep yang digagas Antam jika terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Jangan-jangan Bapak nanti hanya menekankan aspek penindakan sementara ada tugas aspek pencegahan, apa konsepnya?" ucap Marcus.

Antam pun menjawab bahwa ia memiliki teori pencegahan korupsi sendiri untuk hal tersebut.

"Misalnya jika ada lelang perangkat daerah, wajib melaporkan tentang pelaksanaan peserta apa saja yang dilelang setelah itu wajib melaporkan siapa pemenang apa jenis barangnya," kata dia.

"Perangkat daerah wajib melaporkan cara pembayaran dan lainnya. Kita tempel ketat, yang dibesarkan pencegahan sehingga orang niat korupsi takut, kedua jangan sampai tindakan KPK kontradiktif," ucap dia.

Baca juga: Uji Publik Capim KPK, Antam Novambar Klarifikasi Tudingan Intimidasi Penyidik

Adapun seleksi berupa wawancara dan uji publik ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27-29 Agustus 2019.

Sebanyak 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment melanjutkan tahap seleksi ke tes kesehatan pada Senin (26/8/2019) dan dilanjutkan dengan wawancara serta uji publik pada 27-29 Agustus 2019.

Nantinya, dari 20 orang tersebut akan dipilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com