JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerimtah diminta membangun sistem transportasi yang ramah lingkungan dan mudah diakses di ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Kaltim punya ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung yang lebih unggul daripada Kalimantan Tengah dan Selatan.
"Ibu kota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).
Baca juga: Tanpa Interupsi, Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Dibacakan di Rapat Paripurna DPR
Hal ini disebabkan wilayah Kaltim yang berbeda dengan Jakarta, di mana kondisinya jauh lebih asri. Masih banyak terdapat hutan meski tak sedikit pula area tambangnya.
Oleh karena itu, keasrian tersebut harus dijaga dengan sistem transportasi yang tak menimbulkan banyak polusi.
Nilai tambah Kalimantan Timur adalah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda.
Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Sinyal Selulernya?
Selain itu, juga tersedia Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.
Namun, diakui Djoko, transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.
Oleh karena itu, untuk tahap awal, sedianya sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, seperti bus umum.
Menurut Djoko, tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup jalur bus biasa.
Baca juga: Ibu Kota Baru dan Upaya Cegah Spekulan Tanah di Kalimantan Timur...
Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT).
Djoko mengatakan, di ibu kota baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan transportasi.
"Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung," kata Djoko.
Baca juga: Ibu Kota Baru di Kaltim, Menkominfo Sebut Perlu Palapa Ring Khusus Kalimantan
Artinya, lanjut dia, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum.
Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor seperti pedestrian untuk pejalan kaki dan jalur pesepeda harus lebar dan dilindungi pohon peneduh.