Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Bangun Sistem Transportasi Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 27/08/2019, 12:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerimtah diminta membangun sistem transportasi yang ramah lingkungan dan mudah diakses di ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Kaltim punya ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung yang lebih unggul daripada Kalimantan Tengah dan Selatan.

"Ibu kota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Tanpa Interupsi, Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Dibacakan di Rapat Paripurna DPR

Hal ini disebabkan wilayah Kaltim yang berbeda dengan Jakarta, di mana kondisinya jauh lebih asri. Masih banyak terdapat hutan meski tak sedikit pula area tambangnya.

Oleh karena itu, keasrian tersebut harus dijaga dengan sistem transportasi yang tak menimbulkan banyak polusi.

Nilai tambah Kalimantan Timur adalah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Sinyal Selulernya?

Selain itu, juga tersedia Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.

Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).Kompas.com/Robertus Belarminus Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).

Namun, diakui Djoko, transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.

Oleh karena itu, untuk tahap awal, sedianya sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, seperti bus umum.

Menurut Djoko, tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup jalur bus biasa.

Baca juga: Ibu Kota Baru dan Upaya Cegah Spekulan Tanah di Kalimantan Timur...

Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT).

Djoko mengatakan, di ibu kota baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan transportasi.

"Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung," kata Djoko.

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kaltim, Menkominfo Sebut Perlu Palapa Ring Khusus Kalimantan

Artinya, lanjut dia, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum.

Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor seperti pedestrian untuk pejalan kaki dan jalur pesepeda harus lebar dan dilindungi pohon peneduh.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com