Rekam Jejak 2 Panelis Ahli Capim KPK di Bidang Korupsi

Kompas.com - 27/08/2019, 09:09 WIB
20 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO20 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Luhut Pangaribuan dan Meutia Gani Rahman ditunjuk sebagai panelis ahli dalam tes wawancara dan uji publik 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.

Panitia Seleksi Capim KPK menegaskan penunjukkan Luhut dan Meutia sebagai panelis ahli didasarkan pada komptensi keduanya terkait korupsi.

"Ya kita kan mengambil panelis atas pandangan atau pertimbangan-pertimbangan keilmuan yang bersangkutan. Soal rekam jejak dan sebagainya telah diuji," ujar anggota Pansel, Hendardi, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Sedang Bela Tersangka, Luhut Pangaribuan Disarankan Mundur dari Panelis Ahli Seleksi Capim KPK

Namun demikian, seperti apa rekam jejak kedua panelis ahli tersebut dalam bidang korupsi?

Luhut merupakan pengacara senior di Tanah Air. Dia pernah menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf pada sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Kiprahnya sebagai pengacara yang mumpuni terlihat pula dalam kasus yang ia tangani.

Luhut kini menjadi kuasa hukum tersangka suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce PLC di PT Garuda PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Baca juga: Ini Alasan Pansel Tunjuk Luhut dan Meutia Jadi Panelis Seleksi Capim KPK

Tak hanya membela Emirsyah, Luhut juga pernah menjadi pengacara sejumlah tersangka KPK antara lain yaitu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

Menanggapi hal itu, Hendardi menegaskan, pihaknya memilih Luhut berdasarkan keilmuan yang dimiliki, bukan persoalan yang bersangkutan tangani.

"Kami pandang keilmuannya. Pak Luhut kan sebagai ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Dia cukup lengkap sebagai akademisi dan juga praktisi, itu pertimbangan kami," ujar Hendardi.

Baca juga: Pansel Tunjuk Luhut Pangaribuan dan Meutia Gani Jadi Panelis Ahli Seleksi Capim KPK

"Jadi jangan semua dikait-kaitkan. Nanti kami enggak bisa ambil. Kasus yang ditangani Luhut kan sedang berlangsung, tidak berarti dia sudah dihukum, sudah divonis, kan begitu," paparnya kemudian.

Sementara Meutia merupakan sosiolog dari Universitas Indonesia dan menjadi anggota pansel Capim KPK untuk periode 2015-2019.

Selain itu, ia juga pernah ditunjuk sebagai pengajar di Akademisi Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X