6 Hal Penting Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan dari DKi Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019) kemarin.

Berikut sejumlah fakta pengumuman ibu kota oleh Jokowi yang dirangkum Kompas.com:

1. Di Dua Kabupaten

Pemerintah menetapkan lokasi ibu kota terletak di dua kabupaten yang tersambung di Kalimantan Timur.

Baca juga: Fakta Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Baru, Pemerataan Ekonomi hingga Siapkan 300.000 Hektar Lahan

Kedua Kabupaten itu yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

2. Alasan Kaltim Terpilih

Jokowi juga mengungkapkan 5 alasan yang membuat Kaltim terpilih mengalahkan kandidat lain di Pulau Kalimantan.

"Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor," kata Jokowi.

Baca juga: Kalimantan Timur Ibu Kota Baru, Luasnya Hampir 3 Kali DKI, Alasan Pindah hingga Pembiayaan

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (tengah) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang konferensi pers Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

3. Bukan Salah Pemprov DKI

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ini bukan salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan. Tetapi lebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta," kata Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Mengungkap Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir

Jokowi menyebut beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa.

Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk," kata Jokowi.

Kementerian PUPR Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Baru Paling Cepat 2020

Jokowi memastikan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan. Menurut dia, sudah ada anggaran sebesar Rp 571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," katanya.

4. Siapkan RUU

Menurut Jokowi, pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota.

"Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR," ujar Jokowi.

Baca juga: Ibu Kota di Kaltim, Gubernur Kalsel Sebut Indonesia Akan Nikmati Pemerataan Pembangunan

Jokowi telah menyurati Ketua DPR Bambang Soesatyo mengenai keputusan tersebut. Presiden Jokowi juga telah melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru.

5. Pendanaan

Presiden Joko Widodo menjelaskan perihal sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di ProvinsiKalimantan Timur.

Jokowi mengaku, banyak yang bertanya kepadanya tentang sumber pendanaan ini.

"Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anies Sebut Urban Regeneration di Jakarta Jalan Terus

Nantinya, 19 persen dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN. Meski demikian, APBN yang dimaksud, bukan hanya yang bersumber dari anggaran yang dialokasikan khusus bagi pembangunan ibu kota negara.

"Namun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset yang ada nanti di ibu kota baru dengan yang ada di Jakarta," ujar Jokowi.

"(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," ujar dia.

6. Paling Lambat 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang ikut mendampingi Jokowi dalam jumpai pers kemarin turut menjelaskan soal tahapan waktu pemindahan ibu kota.

Baca juga: Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru akan Dibangun seperti GBK

Bambang mengatakan, setelah lokasi ibu kotabaru Indonesia resmi diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan.

Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya.

Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.

"Kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, berdasarkan kerangka waktu yang telah disusun pemerintah, selanjutnya akan dilakukan penentuan lokasi yang melibatkan Gubernur Kalimantan timur Isran Noor. Sementara itu, pembangunannya bisa dimulai pada akhir 2020.