Soal Ibu Kota Baru, Pemerintah Diminta Antisipasi Arus Urbanisasi

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan itu berpesan agar pemerintah memperhatikan masalah kependudukan dan sosial sehingga dapat menekan kesenjangan sosial.

Selain itu, menurut dia, masuknya penduduk dari luar Kalimantan akan membuat ibu kota baru Indonesia ini menjadi pusat budaya baru dengan masyarakatnya yang multikultural.

Ia menganggap, hal itu tentu akan memunculkan fenomena sosial budaya yang khas karena berbagai budaya dari luar ibu kota akan masuk dan melebur dengan budaya setempat.

"Masyarakat lokal harus siap bernegosiasi dengan derasnya arus budaya yang masuk dari berbagai daerah," kata Agnes.

Ia pun berpesan agar pemerintah memikirkan regulasi tentang pelestarian lingkungan supaya tidak terjadi deforestrasi (penebangan hutan) secara besar-besaran demi membangun ibu kota baru. 

Baca juga: Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Fahri Hamzah Bilang Mohon Maaf Pak, Bukan Begitu Caranya...

Menurut Agnes, hal itu sangatlah penting mengingat Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan sangat luas dan hijau.

Hutan tersebut merupakan habitat tumbuhan dan hewan liar, salah satunya hewan khas Indonesia yaitu orangutan.

"Pemerintah wajib mempertimbangkan hal ini mengingat dalam skala global dunia sedang mengalami permasalahan lingkungan, salah satunya seperti global warming," kata Agnes.

Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.