Menteri ATR: Karena Mayoritas Tanah Negara, Pembangunan di Ibu Kota Baru Lebih Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, kemungkinan pekerjaan tanah di ibu kota baru Indonesia tak akan mengalami hambatan berarti.

Sebab, sebagian besar wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru merupakan tanah milik negara.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan, ibu kota baru akan dibangun di atas lahan seluas 180.000 hektare.

“180.000 hektare itu, sebagian besar, meski bukan semuanya, tanah negara. Jadi pekerjaan tanah relatif lebih mudah,” ujar Sofyan Djalil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Sebelum Dipilih Jadi Ibu Kota, Penajam Paser Utara Disebut Tertinggal dan Dianaktirikan

Meski begitu, untuk konektivitas, akan ada sejumlah lahan yang dibebaskan. Namun, tak akan membuat pembangunan terganggu karena kebutuhannya tak begitu besar.

Mengenai tata ruang, kata Sofyan, nantinya berbarengan dengan pembangunan yang akan dimulai pada akhir 2020 itu.

“Barangkali karena tanah negara, maka tugas pembebasan tanah relatif lebih mudah. Insya Allah kita bisa managable,” kata Sofyan.

Selain itu, Sofyan mengatakan, pihaknya juga akan mencegah spekulan tanah bermain dengan melakukan pembekuan tanah.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Ada sejumlah alasan Jokowi memilih daerah tersebut sebagai ibu kota baru.

Pertama, Jokowi beralasan, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa bumi.

Baca juga: Ini Langkah Pemerintah Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru

Selain itu, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik kordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Alasan ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.