Menteri ATR: Karena Mayoritas Tanah Negara, Pembangunan di Ibu Kota Baru Lebih Mudah

Kompas.com - 26/08/2019, 16:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, kemungkinan pekerjaan tanah di ibu kota baru Indonesia tak akan mengalami hambatan berarti.

Sebab, sebagian besar wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru merupakan tanah milik negara.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan, ibu kota baru akan dibangun di atas lahan seluas 180.000 hektare.

“180.000 hektare itu, sebagian besar, meski bukan semuanya, tanah negara. Jadi pekerjaan tanah relatif lebih mudah,” ujar Sofyan Djalil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Sebelum Dipilih Jadi Ibu Kota, Penajam Paser Utara Disebut Tertinggal dan Dianaktirikan

Meski begitu, untuk konektivitas, akan ada sejumlah lahan yang dibebaskan. Namun, tak akan membuat pembangunan terganggu karena kebutuhannya tak begitu besar.

Mengenai tata ruang, kata Sofyan, nantinya berbarengan dengan pembangunan yang akan dimulai pada akhir 2020 itu.

“Barangkali karena tanah negara, maka tugas pembebasan tanah relatif lebih mudah. Insya Allah kita bisa managable,” kata Sofyan.

Selain itu, Sofyan mengatakan, pihaknya juga akan mencegah spekulan tanah bermain dengan melakukan pembekuan tanah.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.