Ketua DPR Minta Mekamisme Pembuatan UU Diubah Jadi Lebih Efektif

Kompas.com - 26/08/2019, 15:27 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta anggota DPR periode 2019-2024 mengubah mekanisme dan tata cara pembuatan Undang-Undang. Anggota DPR yang baru, kata Bambang, harus bisa bekerja secara lebih efektif.

Hal ini disampaikan Bambang dalam acara pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk DPD dan DPR RI, Senin (26/8/2019).

"DPR RI periode 2019-2024 akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh DPR di periode sebelumnya," kata Bambang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Undang-undang yang Menyulitkan Rakyat Harus Kita Bongkar

"Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, bahwa apa yang tadi telah digawangkan oleh presiden bahwa UU harus bisa mengcover kebijakan yang kita kerjakan dengan mengubah mekanisme dan tata cara pembuatan UU," sambungnya. 

Supaya pekerjaan menjadi lebih efektif, Bambang menyebut, ada sejumlah catatan yang harus dibenahi anggota DPR mendatang.

Misalnya, terkait kursi legislasi, DPR perlu menyusun program pembentukan undang-undang dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara lebih cermat dan tepat.

Prolegnas, kata Bambang, juga harus disusun dengan segera.

"Prolegnas harus benar-benar bisa mencerminkan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang mendukung pembangunan nasional," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Kritik DPR Masih Bertele-tele Bikin Undang-undang

Bambang berharap, anggota DPR periode memdatang mampu bekerja secara lebih cepat, paling tidak bisa menghasilkan undang-undang dalam satu periode saja.

"Mudah-mudahan di jabatan nanti UU yang belum terselesaikan bisa kita perbaiki, sehingga ke depan paling tidak satu periode bisa diselesaikan. Sehingga tidak menghabiskan biaya negara dan tidak menghabiskan waktu," katanya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X