Ketua DPR Minta Mekamisme Pembuatan UU Diubah Jadi Lebih Efektif

Kompas.com - 26/08/2019, 15:27 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta anggota DPR periode 2019-2024 mengubah mekanisme dan tata cara pembuatan Undang-Undang. Anggota DPR yang baru, kata Bambang, harus bisa bekerja secara lebih efektif.

Hal ini disampaikan Bambang dalam acara pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk DPD dan DPR RI, Senin (26/8/2019).

"DPR RI periode 2019-2024 akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh DPR di periode sebelumnya," kata Bambang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Undang-undang yang Menyulitkan Rakyat Harus Kita Bongkar

"Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, bahwa apa yang tadi telah digawangkan oleh presiden bahwa UU harus bisa mengcover kebijakan yang kita kerjakan dengan mengubah mekanisme dan tata cara pembuatan UU," sambungnya. 

Supaya pekerjaan menjadi lebih efektif, Bambang menyebut, ada sejumlah catatan yang harus dibenahi anggota DPR mendatang.

Misalnya, terkait kursi legislasi, DPR perlu menyusun program pembentukan undang-undang dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara lebih cermat dan tepat.

Prolegnas, kata Bambang, juga harus disusun dengan segera.

"Prolegnas harus benar-benar bisa mencerminkan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang mendukung pembangunan nasional," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Kritik DPR Masih Bertele-tele Bikin Undang-undang

Bambang berharap, anggota DPR periode memdatang mampu bekerja secara lebih cepat, paling tidak bisa menghasilkan undang-undang dalam satu periode saja.

"Mudah-mudahan di jabatan nanti UU yang belum terselesaikan bisa kita perbaiki, sehingga ke depan paling tidak satu periode bisa diselesaikan. Sehingga tidak menghabiskan biaya negara dan tidak menghabiskan waktu," katanya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Nasional
Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Nasional
Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Nasional
Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Nasional
Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Nasional
Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Nasional
Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Nasional
Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X