Hendardi: Enggak Usah Mengancam...Kalau Tsani Mau Mundur, Silahkan

Kompas.com - 26/08/2019, 15:26 WIB
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Hendardi usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (19/6/2019) KOMPAS.com / ANDI HARTIKAnggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Hendardi usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (19/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansel capim KPK Hendardi mempersilahkan Mohammad Tsani Annafari mundur dari jabatan yang diemban saat ini, yakni penasihat KPK.

Tsani sebelumnya mengancam akan mundur apabila pimpinan KPK periode 2019-2023 diisi orang-orang yang melanggar etik.

"Enggak usah mengancam. Kalau mundur, mundur saja," ujar Hendardi kepada wartawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Hendardi sekaligus menyoroti pernyataan Tsani yang seolah-olah ada peserta seleksi capim KPK yang tidak berintegritas dan diduga melanggar etika.


Baca juga: Arsul: Lucu, Pansel Dipersoalkan Saat Seleksi KPK Sudah Tahap Akhir

Ia menyebut, Tsani sendiri merupakan peserta seleksi capim KPK periode 2019-2023, namun gugur di tengah jalannya seleksi.

"Selama ini kan setahu saya, dia mendaftar (capim KPK) juga ya, dia kan gugur," ujar Hendardi.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan pansel terkait siapa yang akan diajukan ke Presiden dan DPR untuk menjadi pimpinan KPK ke depan tidak bisa diarahkan atau didikte pihak tertentu.

"Jangan dikte kami untuk mengatasnamakan keresahan untuk kemudian memilih si A, memilih si B, menolak si A, atau menolak si B. Itu tidak akan kami lakukan sebagai pansel," ujar Hendardi.

Hendardi melanjutkan, apabila formasi pimpinan baru KPK sudah terbentuk, belum tentu juga Tsani akan dipertahankan sebagai penasehit KPK.

"Namanya penasihat itu kan biasanya diminta pengurus, ketua atau komisioner. Nanti komisioner baru, belum tentu juga membutuhkan dia," kata Hendardi.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Nasional
Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X