KILAS

Banyak Sebabkan Kecelakaan, Truk Over Dimensi akan Dinormalisasi Ditjen Perhubungan Darat

Kompas.com - 26/08/2019, 15:06 WIB
Sebuah truk terguling di Jalan Pembangunan, Kecamatan Cibeureum, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (28/4/2016). KOMPAS.COM/BUDIYANTOSebuah truk terguling di Jalan Pembangunan, Kecamatan Cibeureum, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (28/4/2016).

Sosialisasi dan asistensi

Direktur Sarana Transportasi Jalan Sigit Irfansyah mengatakan, normalisasi over dimensi dilakukan tanpa paksaan. Implementasi normalisasi lebih mengedepankan diskusi dan asistensi dengan pemilik kendaraan angkut barang.

“Kami menghindari enforcement karena dengan adanya desakan maka tidak akan berhasil. Setelah tertangkap ODOL, mereka kami beri waktu mengatur kapan akan melakukan normalisasi agar tidak menggangu operasional kerja mereka,” ujar Sigit.

Pihak Ditjen Perhubungan Darat juga terus menggelar bimbingan teknis untuk perusahaan-perusahaan karoseri.

Selain itu, mengadakan dialog yang mempertemukan antara pemilik barang, perusahaan APM yang menjual kendaraan dan pengusaha transporter.

“Kebanyakan transporter juga salah beli kendaraan, dipikir satu kendaraan bisa untuk macam-macam ternyata tidak bisa. Kami pertemukan semua pihak biar ada kontrol dari APM dan perusahaan transporter investasinya juga tidak salah,” lanjut Sigit.

Mengingat pelanggaran ODOL terkait erat dengan tarif angkut barang, selanjutnya Ditjen Perhubungan Darat pun akan berupaya berdialog mengenai hal tersebut.

“Logika bisnisnya tarif, biaya operasional, harus disesuaikan lagi dengan jumlah muatan. Tanpa itu susah berhasil,” kata Sigit.

Ditanggapi positif

Normalisasi over dimensi mendapat tanggapan yang cukup positif dari perusahaan-perusahaan, baik pemilik barang, maupun sejumlah perusahaan transporter.

Program normalisasi yang sudah cukup sukses dilakukan dengan menggandeng perusahaan pengangkut sepeda motor. Saat ini pihak produsen sepeda motor telah menekankan kepada perusahaan pengangkut untuk memiliki kendaraan yang sesuai regulasi.

Beberapa perusahaan transporter di Riau juga menunjukkan tanggapan positif dengan secara sukarela menormalisasi kendaraan angkutnya.

“Kalau dibilang efeknya belum berasa, tentu belum, karena kita baru mulai, we just start,” tutup Sigit.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sedang menyusun masterplan Jembatan Timbang 2019-2021 agar sampai dengan tahun 2021, semua permasalahan terkait ODOL dapat selesai.

Sebanyak 73 jembatan timbang yang dikelola Kemenhub, kini tidak hanya menimbang berat kendaraan saja, namun juga telah dilengkapi dengan alat pengukur dimensi kendaraan.

Pada 2019 ini saja ada 13 jembatan timbang yang akan dijadikan proyek percontohan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

Nasional
BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar  untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Nasional
Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Nasional
Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Nasional
Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X