Jokowi Kritik DPR Masih Bertele-tele Bikin Undang-undang

Kompas.com - 26/08/2019, 13:31 WIB
Presiden Jokowi memberi pembekalan bagi anggota DPR RI terpilih 2019-2024, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi memberi pembekalan bagi anggota DPR RI terpilih 2019-2024, Senin (26/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengkritik DPR yang ia anggap masih bertele-tele dalam menyusun undang-undang.

Ia menilai DPR masih memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah diubah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, yang namanya membuat undang-undang itu masih bertele-tele kita ini, mohon maaf," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Income Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden

 

"Buat DIM (daftar inventarisasi masalah) dulu, kemudian pembahasan dua kali masa sidang, kemudian ada kunker, ada studi banding di dalam maupun luar negeri. Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan," katanya.

Jokowi berharap anggota DPR 2019-2024 yang akan dilantik pada Oktober bisa mengubah cara kerja yang bertele-tele itu.

Jokowi meminta para anggota DPR bekerja cepat dan efektif tak hanya dalam pembuatan undang-undang, tapi juga terkait penganggaran.

Baca juga: Anggota DPR-DPD Terpilih Ikuti Orientasi dan Pemantapan dari Lemhanas

"Masalah penganggaran, dimulai dengan nota keuangan yang kami bacakan pada 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di Paripurna, dibalikin lagi ke komisi, dan badan anggaran, step-step-nya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandang fraksi-fraksi. Saya melihat, ya maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat," kata Jokowi.

Jokowi pun menyinggung soal pendapatan anggota DPR yang lebih besar dari para menteri dan presiden.

Dengan pendapatan besar itu, Presiden Jokowi berharap para anggota dewan di Senayan dapat membuat undang-undang dengan cepat, efektif, serta tidak membuat regulasi semakin berbelit-belit.

"Saya mohon maaf, sekarang urusan income, pendapatan anggota DPR kan juga sudah lebih besar dari menteri, bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalau saya keliru," kata dia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Nasional
Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X