Jokowi: Income Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal pendapatan anggota DPR yang lebih besar dari para menteri dan presiden.

Dengan pendepatan besar itu, Presiden Jokowi berharap para anggota dewan di Senayan dapat membuat undang-undang dengan cepat, efektif, serta tidak membuat regulasi semakin berbelit-belit.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Saya mohon maaf, sekarang urusan income, pendapatan anggota DPR, kan juga sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalau saya keliru," kata Jokowi.

Baca juga: Anggota DPR-DPD Terpilih Ikuti Orientasi dan Pemantapan dari Lemhanas

Jokowi lantas bertanya soal kebenaran pendapatan anggota DPR yang lebih besar dari menteri dan presiden kepada peserta yang mengikuti pembekalan.

Para anggota DPR dan DPD terpilih pun sempat membantah pernyataan Jokowi.

"Benar?" kata Jokowi.

"Enggak," jawab kompak para peserta.

Mendapat bantahan dari para anggota DPR dan DPD, Jokowi pun lantas bertanya langsung kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo yang juga hadir.

Baca juga: Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Bamsoet pun merespon dengan memberi hormat sambil tersenyum.

"Pak Ketua sudah gini (hormat), bener pak," ujar Jokowi.

Presiden terpilih itu mengajak para anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024 untuk bekerja bersama menghadapi tantangan yang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi pun menyinggung soal fungsi legislasi dari DPR.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa regulasi terlalu banyak dan justru menjerat sendiri.

Baca juga: Rapat Paripurna di DPR Dihadiri 55 Anggota, Sisanya Bolos

Ia meminta agar penyusunan regulasi dibuat lebih sederhana.

"Sehingga eksekutif ini bisa berjalan lebih cepat dan cepat memutuskan terhadap perubahan perubahan yang ada," tutur Jokowi.

"Kita saat ini butuh deregulasi besar besaran, penyederhanaan dan konsistensi kita di dalam membuat regulasi, yang orientasi semuanya harus hasil, output," tambah dia.