Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Kaltim Isran Noor di Istana Hadiri Pengumuman Lokasi Ibu Kota Baru

Kompas.com - 26/08/2019, 12:38 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menghadiri jumpa pers Presiden Joko Widodo tentang pengumuman ibu kota baru.

Pantauan Kompas.com, Isran Noor tiba di Istana pukul 12.20 WIB, 40 menit sebelum Jokowi dijadwalkan menggelar jumpa pers.

Isran Noor sempat melayani wawancara dengan media. Dia mengaku diundang oleh protokol Istana Kepresidenan semalam untuk hadir.

"Saya diundang oleh protokol untuk datang ke konferensi pers. Tapi tidak tahu konferensi persnya seperti apa," kata Isran Noor.

Baca juga: Klarifikasi Sofyan Djalil, Calon Ibu Kota antara Kalteng dan Kaltim

Isran tidak berani memastikan apakah benar provinsi Kalimantan Timur yang dipilih Jokowi sebagai ibu kota baru.

"Belum tahu, kita tunggu saja sebentar lagi," ujarnya.

Kendati demikian, Isran memastikan provinsinya siap dibangun ibu kota baru apabila benar dipilih oleh Presiden.

Sementara itu, belum terlihat gubernur dari wilayah Kalimantan lainnya.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi ibu kota pada Senin (26/8/2019) siang ini. Hal ini diketahui dari video yang diunggah akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini

Video itu berjudul "Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru".

Pada akhir video berdurasi satu menit disampaikan bahwa pengumuman ibu kota baru akan disiarkan secara langsung hari ini oleh akun tersebut.

Di deskripsi video juga dijelaskan bahwa Presiden akan mengumumkan lokasi ibu kota baru siang ini.

"Presiden Joko Widodo akan melakukan konferensi pers terkait pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2018 pada pukul 13.00 WIB," demikian deskripsi video.

Kalimantan menjadi lokasi yang dipilih oleh Jokowi. Namun, belum ada lokasi spesifik yang disampaikan oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com