RSPAD Gatot Subroto Kerahkan 40 Dokter Periksa Kesehatan 20 Capim KPK

Kompas.com - 26/08/2019, 09:29 WIB
Sebanyak 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOSebanyak 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Mayor Jenderal TNI Dr Terawan Agus Putranto menyebutkan, puluhan dokter dikerahkan dalam memeriksa kesehatan 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

"Tim dokternya kira-kira 40 orang," ujar Terawan di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8/2019).

Terawan menjelaskan, 40 dokter tersebut akan memeriksa kesehatan jasmani dan kejiawaan capim KPK dengan lengkap.

Tahapan pemeriksaan terbagi menjadi dua, yakni pemeriksaan psikiatri dan psikologi.

"Kemudian tahapan pemeriksan fisiknya dibagi dua juga," kata Terawan.

Baca juga: 20 Capim KPK Akan Diperiksa Kesehatan Jiwa dan Jasmaninya

Timnya, seperti diungkapkan Terawan, akan mengecek segala jenis penyakit yang dinilai akan menghambat para capim dalam mengemban tugas selama empat tahun sebagai pimpinan KPK.

Terkait standar pemeriksaan, kata Terawan, ukurannya pun sama dengan tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden.

"Karena kan harus bekerja keras selama empat tahun dan tekannya juga luar biasa. Jadi kami bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mereka semua ini," ucap dia.

Sebelumnya, sebanyak 20 nama telah diumumkan Pansel Capim KPK yang lolos uji penilaian profil (profil assessment).

 

Baca juga: Hingga Senin Pagi, 1.793 Warganet Tandatangani Petisi Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah

Mereka adalah separuh dari jumlah kandidat yang mengikuti ujian profile assessment, yaitu sebanyak 40 orang.

Dari nama-nama yang lolos, empat orang merupakan perwira polisi, tiga jaksa, dan seorang pensiunan jaksa.

Adapun komisioner KPK 2015-2019 yang lolos profile assessment hanya Alexander Marwata.

Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos. Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X