Komisi III: Tugas Bertambah, Anggaran LPSK Seharusnya Diperhatikan Pemerintah

Kompas.com - 26/08/2019, 08:47 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memperhatikan anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK).

Arsul menjelaskan, pemerintah berwenang memberikan jumlah anggaran kepada lembaga terkait, sementara DPR hanya melihat apakah ada ruang fiskal untuk menambah anggaran pada suatu lembaga.

"Pagu anggaran sebesar itu kan diberikan oleh pemerintah, bukan DPR. Tugas Komisi III adalah melihat apa ada ruang fiskal untuk menambah. Jika ada maka ya dimintakan tambah kepada pemerintah," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com Senin (26/8/2019).

Baca juga: Keluhan LPSK yang Diberi Rp 54 M, Nyawa Tinggal 4 Bulan dan Ingin Jadi Lembaga Mandiri

Disebutkan Arsul, tugas LPSK tidaklah sedikit. Apalagi saat ini pekerjaannya ditambah setelah UU Terorisme disahkan.

"LPSK mendapat tugas tambahan sebagai leading sector dalam penanganan terhadap korban terorisme berdasarkan UU Terosrisme yang baru," ujarnya.

Namun, kata Arsul, LPSK harus menunjukkan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar prinsip efektif dan efisien terpenuhi.

Baca juga: Alokasi Anggaran Turun, LPSK Sebut Pemerintah Kurang Perhatian

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran LPSK dapat mencapai target program.

"Anggaran program jangan sampai terpakai tanpa tercapainya tujuan maksimum perlindungan saksi dan korban," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, anggaran sebesar Rp 54 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk LPSK, hanya bisa digunakan untuk empat bulan pertama.

Baca juga: LPSK Berharap Jadi Lembaga Mandiri pada 2020

Tahun sebelumnya anggaran LSPK senilai Rp 65 miliar. Dengan pengurangan anggaran hingga Rp 11 miiar itu, LPSK terancam tidak bisa bekerja optimal hingga satu tahun penuh karena tidak adanya dana.

"Ya kalau anggarannya enggak berubah mungkin akan tidak ada kegiatan setelah bulan keempat di tahun 2020," kata Hasto saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Selain hanya bisa bekerja di empat bulan pertama saja, LPSK juga terancam melakukan pemangkasan kualitas dan kuantitas program perlindungan saksi dan korban.

Baca juga: Anggaran Turun Rp 11 Miliar, LPSK Sebut Hanya Bisa Kerja 4 Bulan

Sebab, dari total anggaran Rp 54 miliar, Rp 42 miliar sudah digunakan untuk pembayaran gaji pegawai LPSK dan operasional kantor. Sisanya, hanya Rp 12 miliar yang digunakan untuk penanganan.

Padahal, para saksi dan korban yang menjadi terlindung LPSK harus mendapatkan sejumlah layanan, mulai dari perlindungan fisik, penempatan rumah aman, pengawalan melekat, pendampingan proses hukum, penggantian biaya hidup, bantuan medis, psikologis, psiko-sosial, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X