Hingga Senin Pagi, 1.793 Warganet Tanda Tangani Petisi "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah"

Kompas.com - 26/08/2019, 08:38 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 1.793 warganet menandatangani petisi berjudul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah" di situs Change.org.

Jumlah penanda tangan petisi itu berdasarkan data terakhir pukul 08.11 WIB.

Petisi ini dibuat oleh peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana.

"Sudah tau kalau sekarang sedang berlangsung proses pemilihan Pimpinan KPK? Agenda ini sangat penting lho! Karena bagaimanapun proses ini akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan," tulis Kurnia dalam petisi sebagaimana dilansir dari situs Change.org, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Senin Hari Ini, 20 Capim KPK Jalani Tes Kesehatan

Namun, kata Kurnia, proses pemilihan capim KPK kali ini memiliki sejumlah persoalan, menyangkut kinerja Panitia Seleksi Capim KPK hingga para calon yang mendaftar.

"Pertama, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK," kata Kurnia.

"Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalunya," tuturnya.

Ia mencontohkan, ada figur yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK.

Dalam petisinya, Kurnia mengatakan tak tertutup kemungkinan ada figur yang berisiko memiliki konflik kepentingan.

"Kalau para pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, semakin lama publik enggak akan percaya KPK bisa bertindak secara obyektif lagi. Apa itu baik bagi KPK dan pemberantasan korupsi?" tulis Kurnia.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X