Keluhan LPSK yang Diberi Rp 54 M, Nyawa Tinggal 4 Bulan dan Ingin Jadi Lembaga Mandiri

Kompas.com - 26/08/2019, 08:10 WIB
Kompas TV Apa alasan Miryam menghilang dan apa yang bisa dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga membantu Miryam selama menghilang? 

Di tingkat daerah pun, APBD tak memuat alokasi dana perlindungan semacam itu.

Baca juga: LPSK Butuh Perhatian Khusus Kemenkeu Terkait Minimnya Anggaran

Kewenangan LPSK melakukan perlindungan juga tidak hanya untuk satu atau dua korban tindak pidana saja.

Ada sekitar sepuluh UU dan empat Peraturan Pemerintah (PP) yang memberi mandat ke LPSK untuk menangani korban dan saksi untuk kasus kekerasan pada anak, perempuan, penyalahgunaan narkotika, hingga tindak pidana korupsi.

Sejak didirikan tahun 2008 hingga saat ini pun, jumlah permintaan permohonan perlindungan terus meningkat. Tercatat, Ada 11.354 permohonan yang masuk dalam kurun waktu sebelas tahun.

"Oleh karena itu saya berharap pemerintah juga memberikan perhatian lebih karena LPSK ini pekerjaannya lebih konkrit karena kita melekat dalam sistem peradilan pidana," ujar Hasto.

Baca juga: 4 Catatan untuk Komisioner LPSK yang Baru

Setelah sebelumnya audiensi dengan Ketua DPR RI, dalam waktu dekat, LPSK berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kelanjutan anggaran.

4. Ingin Jadi Lembaga Mandiri

Penurunan anggaran yang terjadi setiap tahun diduga merupakan dampak dari belum mandirinya LPSK sebagai lembaga negara.

Selama ini, LPSK masih menjadi bagian dari satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sehingga anggarannya sangat bergantung pada Kemensetneg.

"Sehingga kalau anggaran di Kemensetneg itu turun, kita juga ikut turun. Dan rupanya anggaran di Kemensetneg dari tahun ke tahun itu turunnya cukup signifikan," ujar Hasto.

Baca juga: Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner LPSK Terpilih

Hasto mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan proses perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesekjenan. Setelah hal itu terealisasi, diharapkan LPSK bisa menjadi lembaga negara yang mandiri.

"Saat ini sedang disiapkan proses perubahan PP tentang Kesekjenan dan itu mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai lah. Tetapi tentu saja kan kita masih memerlukan transisi juga," katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X