Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Ibu Kota Baru, Ada Jembatan Terpanjang di Indonesia Melintas Laut

Kompas.com - 26/08/2019, 07:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ADA kejadian tak biasa. Ini soal pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Wilayah (ATR) Sofyan Djalil.

Awalnya, Sofyan ditanya wartawan soal lokasi calon ibu kota baru. Seolah palu sudah diketuk, Sofyan pun menjawab pertanyaan itu.

“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Di mana persisnya di Kalimantan Timur, Sofyan mengunci rapat informasinya. Dia tak ingin membocorkan lokasi detailnya sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Di Hari itu juga Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian 

Menteri Sofyan lantas mengoreksi pernyataannya sehari kemudian.

"Enggak itu tanda kutip saja (pindah ke Kaltim). Perlu saya koreksi," kata Sofyan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Saya tidak mau berspekulasi mengapa dua pernyataan dari satu menteri ini terjadi.
Meski spontan setelah pernyataan Sofyan Djalil, Parlemen ramai-ramai mengkritik Pemerintah karena tidak diajak bicara soal keputusan ini.

Terlepas dari perdebatan dan spekulasi di atas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pernah menyampaikan soal kriteria penentuan calon ibu kota baru.

Terkait minim bencana dan wilayahnya belum padat, Pulau Kalimantan masuk di dalamnya.

Ada juga kriteria bahwa lokasinya harus berada di tengah wilayah nusantara. Secara geografis, lokasi persis tengah ada di perairan Selat Makassar. Tidak mungkin mendirikan ibu kota di tengah laut.

Maka, tinggal pilih dua provinsi yang mengapit selat itu: Sulawesi Barat atau Kalimantan Timur.

Baca juga: Dipindah, Ini 5 Keunggulan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru

Sebelumnya, wacana yang mengemuka mengerucut pada dua alternatif tempat yaitu Kalimantan Tengah atau Timur. Dari sisi geografis, Kalimantan Timur paling berpeluang.
Mengunjungi Kaltim

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com