Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK

Kompas.com - 25/08/2019, 17:10 WIB
Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri) bersama anggota Harkristuti Harkrisnowo (ketiga kanan), Al Araf (kiri), Hendardi (kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), dan Mualimin Abdi (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses seleksi capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Panitia seleksi calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 mengumumkan sebanyak 192 orang dari 376 pendaftar dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi, untuk selanjutnya mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni uji kompetensi pada Kamis (18/7) mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKetua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri) bersama anggota Harkristuti Harkrisnowo (ketiga kanan), Al Araf (kiri), Hendardi (kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), dan Mualimin Abdi (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses seleksi capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Panitia seleksi calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 mengumumkan sebanyak 192 orang dari 376 pendaftar dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi, untuk selanjutnya mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni uji kompetensi pada Kamis (18/7) mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi Capim KPK.

Anggota koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Putri mengatakan, Presiden jangan sampai lepas tangan dalam mengawasi kinerja Pansel Capim KPK.

"Presiden Jokowi berkepentingan dengan adanya KPK dan komisoner yang berintegritas. Karena KPK berintegritas mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Apabila pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi pada Pansel yaitu dengan membiarkan Pansel bekerja saja, justru bisa menjadi bumerang," kata Gita dalam konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail


Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini mengatakan, secara khusus, Presiden Jokowi diharap mengevaluasi dugaan risiko konflik kepentingan sejumlah anggota Pansel Capim KPK.

Dalam kesempatan yang sama, dugaan konflik kepentingan itu dipaparkan oleh Ketua Umum YLBHI Asfinawati.

Asfinawati menjelaskan, setidaknya ada tiga anggota Pansel yang diduga berisiko memiliki konflik kepentingan.

Yaitu, Ketua Setara Institute Hendardi; Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji; dan Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih.

"Pertama Bapak Indriyanto Seno Adji dan Bapak Hendardi, dalam pernyataan kepada publik yang sudah tersiar Bapak Hendardi mengakui bahwa dia penasihat ahli dari Kapolri bersama Bapak Indriyanto Seno Adji. Sedangkan Ibu Yenti Garnasih pernah tercatat juga tenaga ahli Bareskrim dan Kalemdikpol. Tentu saja hal ini perlu ditelusuri Presiden dan oleh anggota Pansel lain," kata Asfinawati.

Oleh karena itu, lanjut Asfinawati, Koalisi juga sudah menyiapkan surat yang akan dikirimkan pada Presiden Jokowi, Senin (26/8/2019) mendatang.

"Karena itu surat ini kami layangkan untuk meminta Pansel yang bersangkutan dievaluasi, dan kalau benar (terbukti memiliki konflik kepentingan) maka Presiden harus mengganti (anggota) Pansel itu," ujarnya.

Sementara itu, anggota koalisi lainnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Presiden Jokowi patut mengevaluasi Pansel terkait 20 nama capim KPK yang lolos "profile assessment".

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

"Dari mana Pansel bisa menentukan indikator apa yang menentukan 20 nama itu terpilih dengan berbagai catatan yang sudah kita sampaikan," kata Kurnia.

Koalisi menganggap, dari 20 nama itu, masih ada calon-calon yang diduga bermasalah masih lolos tes "profile assessment". Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga terdahulu dan calon yang diduga mengancam pegawai KPK.

"Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang harus memastikan lembaga negara yang ada benar-benar bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X