Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/08/2019, 09:00 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, keputusan pemerintah membeli mobil dinas baru bagi presiden dan wakil presiden tidak perlu dipermasalahkan selama melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada, baik tender secara terbuka maupun penganggaran terbuka disetujui DPR,” kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/8/2019). 

Menurut Tjahjo, pembelian kendaraan dinas baru tersebut memang diperlukan karena mobil dinas saat ini sudah beroperasi 10 tahun sejak mobil itu diproduksi di pabriknya.

Baca juga: Istana Pilih Mercy S600 Guard Jadi Mobil Dinas Baru Presiden Jokowi

Bahkan, mobil dinas yang digunakannya pun juga sering mengalami kerusakan.

Mobil dinas Crown yang saya pakai masih bisa jalan dan dipakai, walau saya sering turun di jalan, pindah ke mobil patroli pengawal (patwal) karena mendadak mogok di jalan,” kata dia.

Menurut dia, batas pemakaian mobil selama 10 tahun menjadi standar ideal penggunaan karena lebih dari itu mobil memerlukan perawatan ekstra untuk menghindari kinerja suku cadangnya sehingga berpengaruh pada aspek keselamatan pengguna.

Tjahjo pun mengatakan, rencana pembelian mobil dinas baru itu sudah pernah dimunculkan pada 2009, ketika Presiden Joko Widodo baru terpilih sebagai kepala negara.

Namun, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengganti mobil dinasnya karena dianggap masih layak pakai saat itu.

“Lima tahun lalu berita tentang perlu atau tidak ganti mobil dinas sudah muncul, dan Bapak Presiden Jokowi memutuskan mobil dinas pejabat negara tidak ganti karena masih layak dipakai,” ujar dia. 

Dalam pembelian mobil dinas baru, pemerintah beralasan, mobil yang sehari-hari dipakai Presiden Joko Widodo sering mengalami kerusakan, mulai dari mogok, kaca susah dibuka, dan perangkat komunikasi tiba-tiba menyala.

Baca juga: Istana Tegaskan Anggaran Mobil Dinas untuk Menteri Disetujui DPR

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, dua mobil dinas baru diperkirakan tiba di Jakarta pada akhir tahun 2019, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasional di kabinet yang baru.

Jenis mobil dinas baru Presiden Joko Widodo tidak berubah dari yang sebelumnya yakni produksi Jerman Mercedes-Benz seri S600 Pullman Guard.

Sementara itu, mobil dinas yang lama tetap akan digunakan untuk cadangan operasional kegiatan presiden dan wapres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com