PPP: Amendemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Kompas.com - 24/08/2019, 08:27 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PPP di MPR RI Arwani Thomafi mengatakan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 tidak mengagendakan MPR sebagai lembaga tertinggi sehingga bisa kembali memilih presiden dan wakil presiden.

Arwani mengatakan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.

"Ini enggak ada soal pemilihan presiden, itu enggak ada sama sekali. Tidak ada dalam benak pikiran kami dan bagi MPR yang ada cuma GBHN di dalam istilah itu jadi pokok-pokok haluan negara," kata Arwani saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (23/8/2019).

Baca juga: Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Arwani juga mengatakan, semua fraksi belum menyepakati untuk mengamandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukan GBHN. Sebab, GBHN itu masih perlu dikaji lebih lanjut.

Bahkan, kata dia, rapat gabungan pimpinan MPR terkait rencana amandemen terbatas UUD tersebut kemungkinan akan ditunda.

"GBHN itu dihidupkan seperti apa, itu baru dalam diskusi. Bahkan, dalam rapat gabungan yang dijadwalkan tanggal 28 kita minta diundur, teman-teman dalam badan pengkajian masih mendiskusikannya," ujar dia. 

Arwani menyampaikan, konsep GBHN itu sendiri harus betul-betul dipastikan oleh anggota MPR.

Menurut dia, rapat terakhir tim sinkronisasi bersama badan kajian MPR merekomendasikan agar pokok-pokok GBHN didalami kembali oleh pimpinan MPR periode berikutnya.

"Dalam rapat tim sinkronisasi dengan badan kajian MPR kemarin di Surabaya memamg sebagian fraksi merekomendasikan terkait dengan pokok-pokok haluan negara ini agar pandalaman lagi di MPR di periode yang mendatang," papar Arwani. 

Baca juga: Lewat Amandemen UUD 1945, Indonesia Jangan Dikembalikan ke Masa Lalu

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR," kata Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Jokowi pun menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR. Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
Strategi Menyelamatkan Pancasila

Strategi Menyelamatkan Pancasila

Nasional
Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Nasional
Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Nasional
Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Nasional
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X