Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengharapkan kotanya bisa memaksimalkan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) seandainya bergabung dengan DKI Jakarta.

Sebab, selama ini, Kota Bekasi perlu menyetorkan 70 persen pendapatan dari sektor BBNKB ke Provinsi Jawa Barat.

"Ada satu kewajiban kalau kita ikut Jawa Barat. BBNKB kita yang nilainya Rp 2 triliun itu kemudian kita hanya mendapatkan 30 persennya sekitar Rp 600 miliar," ujar Tri ketika ditemui usai meresmikan sentra edukasi seni dan budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat (23/8/2019).

"Mungkin kalau kita enggak gabung dengan provinsi (Jawa Barat), APBD-nya enggak diambil lagi. Jadi buat kita saja," ungkap Tri.

Baca juga: Salah Satu Alasan Bekasi Ingin Gabung Jakarta, APBD DKI yang Sampai Rp 86 T

Selain berharap bisa meraup potensi pendapatan maksimum dari sektor BBNKB, Tri juga tak malu-malu mengakui bahwa gelontoran APBD DKI Jakarta cukup memikat dan sanggup menggenjot pembangunan di Kota Bekasi.

"Karena DKI kan uangnya Rp 86 triliun, enggak habis-habis APBD-nya," kata Tri.

Meski begitu, ia juga mengakui bahwa ada satu hal yang kemungkinan hilang apabila Bekasi gabung dengan Jakarta. Hal tersebut yakni rasa kebanggaan primordial sebagai warga Bekasi.

"Kalau menilai secara pribadi, pasti ada nilai lebihnya lah. Tinggal nilai historis kemudian ada nilai psikologis dari masyarakat. Tentunya ada nilai psikologis soal kebanggaan Bekasi yang keren, akan menjadi hilang," Tri menjelaskan.