Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Kompas.com - 23/08/2019, 21:02 WIB
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo meminta pemerintah melakukan perencanaan tata kota yang matang untuk calon Ibu Kota baru.

Tanpa perencanaan, persoalan yang muncul akan sama dengan apa yang terjadi di Jakarta saat ini. Misalnya, kemacetan.

"Memang yang paling penting adalah menjaga tata ruang dalam pembangunan perkotaan," kata Eko dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru,' di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tarik Ulur Pengumuman Lokasi Ibu Kota Baru...

"Dalam jangka panjang kalau tidak direncanakan dengan baik maka akan menimbulkan masalah-masalah yang kita hadapi di Jakarta sekarang ini," sambungnya.

Menurut Eko, hingga saat ini tata ruang masih menjadi masalah utama yang belum diselesaikan oleh pemerintah.

Konsep tata ruang kerap kali tidak diprioritaskan, sehingga berakibat pada kemacetan, banjir, dan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tata ruang itu tidak pernah menjadi konsensus yang jangka panjang," ujar Eko.

Eko menambahkan, jika kelak pembangunan Ibu Kota baru melibatkan pembiayaan swasta, pemerintah perlu lebih ekstra lagi dalam mengambil kebijakan tata ruang.

Jangan sampai, konsep tata ruang diabaikan karena pembangunan di tangan swasta kurang terkontrol oleh pemerintah.

"Jika pembiayaan melalui swasta, maka kepentingan bisnis itu akan mendominasi dalam proses pengambilan kebijakan dan juga pemanfaatan ruang. Ini masalah yang juga harus kita pikirkan," kata Eko.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Baca juga: Amien Rais Desak Jokowi Kesampingkan Wacana Ibu Kota Baru, Fokus Urus Papua

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X