Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyayangkan pemerintah tak satu suara dalam soal daerah yang dipilih menjadi ibu kota negara yang baru.

Ia mengatakan, seharusnya publikasi soal ibu kota baru dilakukan secara satu pintu. Sehingga informasi di tengah masyarakat tak jadi simpang siur.

"Kami menyayangkan tidak ada satu suara di pemerintah, seharusnya ada speaker dari pemerintah yang berkompeten untuk menyampaikan itu (provinsi ibu kota negara) supaya tidak terjadi simpang siur di masyarakat," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (23/8/2019).

Baidowi menilai, tidak ada koordinasi yang baik di internal pemerintah terkait publikasi ibu kota baru. Koordinasi yang kurang baik membua Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terlanjur mengungkapkan provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara.

"Yang benar yang mana, tentu kita lihat Pak Jokowi yang benar, tapi apakah benar beliau? atau bisa saja keduluan Sofyan Djalil harusnya Jokowi tapi Sofyan Djalil yang menyampaikan. Bisa jadi bisa begitu," ujarnya

Baca juga: Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian

Baidowi menambahkan, komisi II belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota negara.

Ia mengatakan, apabila draf telah diterima, Komisi II akan mulai dari aspek tata ruang hingga anggaran.

"Belum disampaikan ke DPR, nantikan pembahasan di DPR akan alot terkait anggaran, tata ruang. Jangan sampai di kota yang baru itu menimbulkan masalah baru seperti di Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

Baca juga: Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Baca juga: Pindah Ibu Kota, dari Rencana, Bocoran Kaltim, Bantahan Jokowi, hingga Klarifikasi Sofyan Djalil

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut, lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.