Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Kompas.com - 23/08/2019, 20:28 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyayangkan pemerintah tak satu suara dalam soal daerah yang dipilih menjadi ibu kota negara yang baru.

Ia mengatakan, seharusnya publikasi soal ibu kota baru dilakukan secara satu pintu. Sehingga informasi di tengah masyarakat tak jadi simpang siur.

"Kami menyayangkan tidak ada satu suara di pemerintah, seharusnya ada speaker dari pemerintah yang berkompeten untuk menyampaikan itu (provinsi ibu kota negara) supaya tidak terjadi simpang siur di masyarakat," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (23/8/2019).

Baidowi menilai, tidak ada koordinasi yang baik di internal pemerintah terkait publikasi ibu kota baru. Koordinasi yang kurang baik membua Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terlanjur mengungkapkan provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara.

"Yang benar yang mana, tentu kita lihat Pak Jokowi yang benar, tapi apakah benar beliau? atau bisa saja keduluan Sofyan Djalil harusnya Jokowi tapi Sofyan Djalil yang menyampaikan. Bisa jadi bisa begitu," ujarnya

Baca juga: Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian

Baidowi menambahkan, komisi II belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota negara.

Ia mengatakan, apabila draf telah diterima, Komisi II akan mulai dari aspek tata ruang hingga anggaran.

"Belum disampaikan ke DPR, nantikan pembahasan di DPR akan alot terkait anggaran, tata ruang. Jangan sampai di kota yang baru itu menimbulkan masalah baru seperti di Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

Baca juga: Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Nasional
Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Nasional
Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Nasional
Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Nasional
Rekor Lebih 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Rekor Lebih 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Nasional
Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Nasional
Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Nasional
Fenomena Long Covid, Ancaman Bagi Penyintas Covid-19 yang Perlu Diwaspadai

Fenomena Long Covid, Ancaman Bagi Penyintas Covid-19 yang Perlu Diwaspadai

Nasional
Penyidik Diadang Saat Datangi Rizieq Shihab, Kapolri: Kita Sikat Semua

Penyidik Diadang Saat Datangi Rizieq Shihab, Kapolri: Kita Sikat Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X