Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Kompas.com - 23/08/2019, 20:28 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyayangkan pemerintah tak satu suara dalam soal daerah yang dipilih menjadi ibu kota negara yang baru.

Ia mengatakan, seharusnya publikasi soal ibu kota baru dilakukan secara satu pintu. Sehingga informasi di tengah masyarakat tak jadi simpang siur.

"Kami menyayangkan tidak ada satu suara di pemerintah, seharusnya ada speaker dari pemerintah yang berkompeten untuk menyampaikan itu (provinsi ibu kota negara) supaya tidak terjadi simpang siur di masyarakat," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (23/8/2019).

Baidowi menilai, tidak ada koordinasi yang baik di internal pemerintah terkait publikasi ibu kota baru. Koordinasi yang kurang baik membua Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terlanjur mengungkapkan provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara.


"Yang benar yang mana, tentu kita lihat Pak Jokowi yang benar, tapi apakah benar beliau? atau bisa saja keduluan Sofyan Djalil harusnya Jokowi tapi Sofyan Djalil yang menyampaikan. Bisa jadi bisa begitu," ujarnya

Baca juga: Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian

Baidowi menambahkan, komisi II belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota negara.

Ia mengatakan, apabila draf telah diterima, Komisi II akan mulai dari aspek tata ruang hingga anggaran.

"Belum disampaikan ke DPR, nantikan pembahasan di DPR akan alot terkait anggaran, tata ruang. Jangan sampai di kota yang baru itu menimbulkan masalah baru seperti di Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X