Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Kompas.com - 23/08/2019, 19:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan, persoalan rasisme terhadap mahasiswa Papua hingga memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat karena orang Papua merasa dibuat menjadi warga kelas dua.

Tidak hanya itu, bahkan Mahfud menilai bahwa orang Papua merasa diperlakukan lebih rendah.

"Secara sosiologis juga kita harus mengakui mereka di berbagai kota selalu dianggap eksklusif, kelas dua, dihindari sehingga mereka juga tidak nyaman," ujar Mahfud di Jakarta, Jumat (22/8/2019).

Selain persoalan rasisme, masalah lainnya yang juga dihadapi orang Papua adalah masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan beberapa hal lainnya.

Baca juga: Franz Magnis: Jangan Kira Papua Sama dengan Timor Timur

Menurut Mahfud, pemerintah secara resmi sudah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan itu.

Namun, Mahfud menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

"Pemerintah harus mengontrol program-program dan kebijakannya agar terimplementasi. Kadang kepotong di bawah saja, padahal kebijakan sudah jelas untuk Papua bagian dari kita dan harus dijaga," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Ia mengatakan, pemerintah harus menjaga keadilan sosial di Papua agar tidak ada kesenjangan.

Baca juga: Mahfud MD: Rasisme Sangat Berbahaya

Menurut dia, banyak hal yang sudah terungkap dan didiskusikan terkait Papua. Namun, hal terpenting adalah menjaga persaudaraan.

"Terutama bagaimana untuk jangan sampai rasis ya, karena rasis itu berbahaya bagi persatuan karena menghina kemanusiaan. Kuncinya itu adalah dignity, martabat warga Papua," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com