Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 23/08/2019, 19:13 WIB
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota.

Menurut Eko, rencana ini perlu dikaji ulang lantaran agenda besar pemerintah dalam waktu dekat tidak sedikit.

"Seberapa penting itu misalnya kalau dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia kita?" kata Eko dalam diskusi bertajuk "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko mengatakan, tahun 2040 mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Lima tahun setelahnya, bangsa ini juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Akankah Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus?

Dengan demikian, banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah untuk menghadapi masa depan.

"Saya khawatir tenaga kita tersedot semuanya ke sana, tenaga, pikiran, uang, tersedot pada perpindahan ibu kota kalau sudah dijadikan program pembangunan nasional, sedangkan kita masih punya PR banyak sekali," ujar Eko.

Menurut Eko, yang justru harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di pemerintahan dan kelembagaan di sektor publik.

Sebab, pemerintah dan kelembagaan menjadi faktor yang sangat menentukan langkah Indonesia ke depan.

"Mana yang lebih urgen misalnya, membangun manusia dan membangun kelembagaan governansi, atau memindahkan ibu kota? Atau bisa kita lakukan bersama-sama? Itu kesulitannya," kata Eko.

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap, pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Nasional
KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

Nasional
Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X