Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 23/08/2019, 19:13 WIB
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota.

Menurut Eko, rencana ini perlu dikaji ulang lantaran agenda besar pemerintah dalam waktu dekat tidak sedikit.

"Seberapa penting itu misalnya kalau dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia kita?" kata Eko dalam diskusi bertajuk "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko mengatakan, tahun 2040 mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Lima tahun setelahnya, bangsa ini juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Akankah Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus?

Dengan demikian, banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah untuk menghadapi masa depan.

"Saya khawatir tenaga kita tersedot semuanya ke sana, tenaga, pikiran, uang, tersedot pada perpindahan ibu kota kalau sudah dijadikan program pembangunan nasional, sedangkan kita masih punya PR banyak sekali," ujar Eko.

Menurut Eko, yang justru harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di pemerintahan dan kelembagaan di sektor publik.

Sebab, pemerintah dan kelembagaan menjadi faktor yang sangat menentukan langkah Indonesia ke depan.

"Mana yang lebih urgen misalnya, membangun manusia dan membangun kelembagaan governansi, atau memindahkan ibu kota? Atau bisa kita lakukan bersama-sama? Itu kesulitannya," kata Eko.

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap, pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Nasional
BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X