Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 23/08/2019, 19:13 WIB
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam diskusi Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota.

Menurut Eko, rencana ini perlu dikaji ulang lantaran agenda besar pemerintah dalam waktu dekat tidak sedikit.

"Seberapa penting itu misalnya kalau dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia kita?" kata Eko dalam diskusi bertajuk "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko mengatakan, tahun 2040 mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Lima tahun setelahnya, bangsa ini juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Akankah Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus?

Dengan demikian, banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah untuk menghadapi masa depan.

"Saya khawatir tenaga kita tersedot semuanya ke sana, tenaga, pikiran, uang, tersedot pada perpindahan ibu kota kalau sudah dijadikan program pembangunan nasional, sedangkan kita masih punya PR banyak sekali," ujar Eko.

Menurut Eko, yang justru harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di pemerintahan dan kelembagaan di sektor publik.

Sebab, pemerintah dan kelembagaan menjadi faktor yang sangat menentukan langkah Indonesia ke depan.

"Mana yang lebih urgen misalnya, membangun manusia dan membangun kelembagaan governansi, atau memindahkan ibu kota? Atau bisa kita lakukan bersama-sama? Itu kesulitannya," kata Eko.

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap, pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X