Diperiksa KPK Terkait Kasus Meikarta, Deddy Mizwar Mengaku Dikonfirmasi soal Rapat BKPRD

Kompas.com - 23/08/2019, 16:44 WIB
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/8/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) soal proses dan hasil rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Hal itu ia ungkapkan usai diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Hari ini dengan tersangka Pak Iwa, mendalami jalannya rapat, hasil-hasil rapat BKPRD ya. Jadi ada keputusan-keputusan BKPRD yang dikaji kembali, ditanyakan kembali dan beberapa surat yang saya juga baru tahu ya, konfirmasi tentang hal-hal tersebut," kata Deddy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Meikarta, Sekda Jabar Dicegah ke Luar Negeri

Kendati demikian, Deddy enggan menjelaskan secara spesifik surat-surat apa saja yang dikonfirmasikan penyidik ke dirinya.

"Ya nanti lah itu. Saya juga enggak tahu sampai sejauh mana kebenarannya itu. Nantilah di sidang kita lihat, mungkin juga saya diundang lagi di sidang," katanya.

Deddy juga mengaku ditanya penyidik soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Ya pasti Raperda ya. Karena kan Pak Iwa kan salah satunya (terkait) tentang itu," ungkap dia.

Iwa menjadi tersangka lantaran diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang itu untuk memuluskan proses RDTR di tingkat provinsi.

Kasus ini bermula ketika Neneng Rahmi menyampaikan pengajuan Raperda RDTR itu pada April 2017. Saat itu, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X