Politikus PKB: Tak Menarik Juga kalau Menteri Rental Mobil

Kompas.com - 23/08/2019, 14:40 WIB
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, sudah waktunya mobil menteri diganti karena mobil tersebut sudah digunakan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Karding, pengadaan mobil dinas itu supaya menunjang kinerja para menteri kabinet Joko Widodo periode berikutnya.

"Kalau saya sih melihatnya kalau yang mobil sekarang itu zamannya Pak SBY, ya memang kan menurut saya tidak masalah diadakan asal soal mereknya tak masalah apa, yang penting tujuannya untuk memperkokoh dan menunjang kinerja menteri," kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (23/8/2019).

Baca juga: Istana Tegaskan Anggaran Mobil Dinas untuk Menteri Disetujui DPR

Karding mengatakan, pemerintah tentu memiliki pertimbangan kepatutan dan melihat kemampuan keuangan negara sebelum memutuskan membeli mobil baru.

"Kembalinya pada dua pertimbangan asas kepatutan dan ketaatan dan kemampuan keuangan negara," ujar dia. 

Selanjutnya, Karding mengomentari usulan menteri kabinet menggunakan mobil rental ketimbang membeli mobil baru.

Menurut dia, sepanjang keuangan negara memungkinkan untuk membeli mobil, hal itu bukanlah menjadi masalah.

"Tidak menarik juga kalau menteri harus rental ya kan, tidak menarik. Sepanjang kemampuan keuangan negara memungkinkan dan tidak digunakan untuk hedon atau pemborosan, enggak ada masalah kok," ucap dia. 

Diberitakan, PT Astra International keluar menjadi pemenang tender pengadaan mobil dinas barumenteri periode 2019-2024 dengan penawaran Rp 147.229.317.000.

Baca juga: Ini Mobil Dinas Baru bagi Menteri-menteri Kabinet Jokowi-Maruf...

PT Astra International merupakan perusahaan induk dari Toyota Astra Motor dan juga BMW Astra.

Astra dinyatakan sah jadi penyedia setelah lulus syarat kualfikasi yang dimaksudkan mencakup banyak hal.

Adapun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga periode 2019 ini, mobil dinas para menteri belum pernah ganti, atau tetap menggunakan Toyota Crown Royal Saloon.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X