Menanti Polri Usut Aksi Rasisme ke Mahasiswa Papua Sesuai Perintah Jokowi...

Kompas.com - 23/08/2019, 11:17 WIB
Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada Senin (19/8/2019) dipicu dari pengepungan asrama dan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Apalagi, aksi kekerasan itu disertai tindakan rasisme yang dialamatkan kepada para mahasiswa Papua dari sejumlah orang.

Sebuah video viral juga menunjukkan beberapa orang berseragam aparat TNI dan Polri ketika sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Kamis (15/8/2019).

Kedatangan mereka berkaitan dengan dugaan pelecehan bendera Merah Putih di sekitar asrama. Mahasiswa Papua kemudian menjadi pihak yang dituding telah melakukan pelecehan bendera.

Baca juga: Polri Didesak Tangkap Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa orang yang mengucapkan kata makian rasis dan tidak pantas kepada mahasiswa Papua, meskipun terdengar jelas beberapa kali.

Kendati terlambat menyikapinya, namun Presiden Joko Widodo ( Jokowi) kemudian dengan tegas meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak secara hukum aksi rasisme tersebut.

"Saya sudah memerintahkan ke Kapolri menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Tindak Pelaku Rasisme

Perintah ini tidak hanya disampaikan Presiden Jokowi kepada Polri, tetapi juga ke TNI.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jokowi juga sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk turut menindak tegas apabila ada anggota TNI yang melakukan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Panglima Tindak Oknum Anggota TNI yang Rasis ke Mahasiswa Papua

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).
Pengusutan Polisi

Dalam rangka mengusut tindakan rasisme ini, Polri berbagi tugas dengan Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengungkap kasusnya.

Mabes Polri akan menyelidiki penyebaran konten negatif yang diduga memicu aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.

Sedangkan Polda Jatim akan mengusut dugaan tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya itu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Polda Jatim bahkan sudah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi kasus tersebut.

"Ya tentunya (berkomitmen), dari Polda Jatim sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap kasus tersebut," ujar Dedi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Polri dan Polda Jatim Bagi Tugas dalam Usut Dugaan Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Dedi sebelumnya juga mengatakan, pintu masuk penyelidikan kasus ini adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial tersebut.

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu," ucap Dedi.

"Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar dia.

Selain oknum yang melontarkan kalimat rasisme, polisi juga memburu akun media sosial yang menyebarkan video itu ke medsos.

Baca juga: Pemulihan Situasi Keamanan di Papua dan Papua Barat Jadi Prioritas Polri

Namun, langkah polisi untuk memburu pelaku rasisme ini terkesan lambat.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang ditangkap terkait aksi rasisme yang membuat orang-orang di Manokwari, Jayapura, Sorong, Timika, hingga Fakfak turun ke jalan berunjuk rasa.

Kendati demikian, sejauh ini polisi telah mengidentifikasi dua akun penyebar video sekaligus menambahkannya dengan narasi rasisme. Dua akun itu terdiri dari akun YouTube dan akun Facebook dengan nama berbeda.

Polisi berupaya membubarkan pengunjuk rasa di Timika, Papua, Rabu (21/8/2019). Di Papua, aksi protes tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, masih berlanjut di sejumlah daerah.AFP/SEVIANTO PAKIDING Polisi berupaya membubarkan pengunjuk rasa di Timika, Papua, Rabu (21/8/2019). Di Papua, aksi protes tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, masih berlanjut di sejumlah daerah.
Sementara terkait kerusuhan, Polri telah mengidentifikasi lima akun yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait insiden penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya.

Polisi bahkan telah berhasil menangkap para pelaku kerusuhan di Timika sebanyak 34 orang dan 10 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

"Info dari Kapolres Timika, 10 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra ketika dihubungi, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Polisi Tetapkan 10 Orang sebagai Tersangka Kerusuhan Timika

Asep mengatakan, sepuluh orang tersangka tersebut dikenakan pasal berlapis, yakni dengan persangkaan Pasal 170 KUHP dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Sementara, 24 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan oleh aparat kepolisian setempat.

Semula polisi mengamankan 45 orang pengunjuk rasa. Namun, setelah melakukan pemeriksaan, hanya 34 orang yang diproses hukum lebih lanjut.

Mereka diamankan karena diduga memblokir jalan dan memaksa meminta ban bekas dari sejumlah bengkel. Polisi juga menemukan bensin dan alat tajam, serta bendera Bintang Kejora.

Sementara atas kerusuhan di Manokwari, polisi telah mengamankan 1 orang dengan dugaan pengrusakan mesin ATM saat aksi unjuk rasa dilakukan, Senin (19/8/2019).

"Yang jelas satu dari Papua Barat terkait dengan aksi hari pertama, perusakan ATM di area gedung bekas kantor Gubernur Papua Barat," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X