Kisah Mobil Jokowi: Dibeli di Era SBY, Sering Mogok, dan Akan Diganti

Kompas.com - 23/08/2019, 08:28 WIB

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Oleh sebab itu, selain mengganti, Kemensetneg juga berencana menambah jumlah kendaraan dinas kepresidenan dari yang tadinya delapan unit menjadi sepuluh unit.

"Dengan kegiatannya Bapak Presiden yang berkeliling Indonesia, itu (jumlah delapan unit) masih kurang," kata dia.

Baca juga: Menunggu Pilihan Mobil Dinas Presiden

Heru memberikan gambaran soal betapa dibutuhkannya kendaraan dinas tambahan ketika kepala negara bepergian ke luar Jakarta.

Secara aturan keprotokoleran, kendaraan dinas kepala negara harus dikirimkan ke daerah tujuan kunjungan presiden tiga hari sebelumnya. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat Hercules TNI.

Presiden biasanya menempuh dua hingga tiga provinsi dalam sekali kunjungan kerja. Artinya, jumlah kendaraan yang dikirimkan bisa jadi lebih dari satu unit.

Otomatis tetap harus ada kendaraan dinas yang siaga di Ibu Kota untuk melayani aktivitas Presiden sebelum keberangkatan itu.

"Lalu di Jakarta juga harus ada mobil cadangan. Di Jakarta tidak boleh tidak ada. Jakarta minimal dua. Satu yang operasional presiden, satu cadangan," kata dia.

Belum selesai sampai di situ, delapan mobil dinas pun mesti dibagi dengan wakil presiden.

Rencananya, pengadaan kendaraan akan dilakukan bertahap mengingat keuangan negara juga mesti diprioritaskan untuk program lain.

"Tentunya kami memahami bahwa keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lain. Besok kan beli mungkin dua, tahun depan tambah dua," kata dia.

Baca juga: BMW dan Mercedes-Benz Ikut Lelang Mobil Dinas Presiden

Dua kendaraan dinas pertama yang diadakan, lanjut Heru, akan dijadikan kendaraan dinas inti bagi presiden dan wapres. Adapun delapan kendaraan dinas lama akan dijadikan kendaraan cadangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X