Kompas.com - 23/08/2019, 08:16 WIB
Ketua Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat saat membuka workshop Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Dok. Humas KemnakerKetua Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat saat membuka workshop Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

KOMPAS.com - Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk digarap Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara tetangga.

Untuk mewujudkannya, diperlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar bisa bersaing secara kompetitif.

Ketua Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan untuk meningkatan kualitas SDM secara menyeluruh di sektor pariwisata, diperlukan akselerasi secara bersama-sama dari hulu sampai hilir.

Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional (ACCSTP).

Baca juga: Kemnaker: Pengangguran Menurun, Lapangan Kerja Meningkat

“Dengan akselerasi secara bersama-sama sesuai fungsi masing-masing, diharapkan pembangunan SDM di sektor pariwisata akan lebih nyata," ujar Kunjung saat membuka workshop Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dengan demikian, SDM pariwisata yang unggul dan tenaga kerja Indonesia yang dapat bersaing di pasar kerja global bukan lagi angan-angan belaka.

Kunjung mengungkapkan dalam pertemuan ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC) di Inlay Lake, Myanmar telah disetujui penggunaan logo ASEAN dalam sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP apabila standar yang digunakan mengacu kepada ACCSTP.

 

Baca juga: Kemnaker Andalkan Satgas untuk Cegah Pekerja Migran Nonprosedural

“Untuk itu mari bersama-sama mengimplementasikan ACCSTP baik di sekolah vokasi, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan SDM yang unggul,“ katanya dalam rilis tertulis, Kamis (22/8/2019).

Kunjung berpendapat workshop yang diikuti 80 peserta ini merupakan awal dari implementasi MRA-TP yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Ke depannya juga akan dilakukan pertemuan teknis untuk guru, instruktur, dan asesor kompetensi agar implementasi MRA-TP dapat berjalan dengan optimal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X