Alasan Polri Terjunkan 1.200 Personel ke Sejumlah Wilayah Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI atau Polri telah mendatangkan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 personel untuk membantu mengamankan sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pasca-demonstrasi.

Demonstrasi tersebut sempat membuat kerusuhan di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. Namun, polisi menegaskan bahwa situasi terkendali dan sudah kondusif.

Lalu, mengapa penambahan personel tetap dilakukan?

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra beralasan, polisi tidak meremehkan situasi dan tetap bersiaga.

"Kami dalam konteks pengamanan kan tak boleh underestimate, tetap dalam kondisi overestimate," ucap Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Pemulihan Situasi Keamanan di Papua dan Papua Barat Jadi Prioritas Polri

Ia menjelaskan, mereka tidak dapat meremehkan situasi karena ada hal yang dapat diprediksi dan ada yang tidak.

Maka dari itu, kata Asep, para aparat keamanan tetap disiagakan agar lebih siap jika terjadi sesuatu.

"Artinya hal-hal ada yang bisa kita prediksi, ada yang tidak. Oleh karena itu, langkah paling tepat adalah kita tetap dalam pemikiran menjaga itu," ujar Asep.

"Tetap tidak boleh meremehkan situasi yang ada. Itu penting, apabila terjadi sesuatu, kita akan lebih siap," ucap dia.

Baca juga: YLBHI: Ada 30 Pelanggaran HAM yang Dialami Mahasiswa Papua

Dari 12 SSK yang telah didatangkan, Asep tidak merinci persebaran para personel untuk masing-masing wilayah.

Sebelumnya, pasca-kerusuhan di Fakfak, polisi mendatangkan 1 SSK Brimob, sementara sebanyak 2 SSK Brimob ke Timika.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Unjuk rasa kemudian melebar ke Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/9/2019). Demonstrasi di kedua tempat juga sempat terjadi kerusuhan.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri