Kompas.com - 23/08/2019, 05:39 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir Kompas.com / Dani PrabowoKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Indonesia adalah bangsa dan negara yang majemuk dalam hal agama, suku bangsa, ras, kedaerahan, golongan, bahkan lokasi geografis.

Bhinneka Tunggal Ika selain telah menjadi idiom dan alam pikiran kolektif dalam kehidupan keindonesiaan, juga telah menjadi identitas dan rujukan sikap berbangsa.

"Kemajemukan itulah yang telah menjadikan Indonesia kokoh sebagai negara-bangsa karena disangga secara bersama-sama," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019).

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Haedar, bangsa Indonesia dapat melewati gesekan dan masalah suku, agama, ras dan golongan (SARA) dari masa ke masa.

Baca juga: Obama: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dicontoh Semua Negara

Karenanya, setiap warga baik secara individu maupun kolektif penting menyadari dan menghayati betul makna kemajemukan ini.

"Bahwa masyarakat Indonesia itu sungguh beragam dan dapat hidup dalam keragaman. Jangan pernah merasa hidup sendiri di Republik ini," kata Haedar.

Dia menambahkan, manakala hakikat kemajemukan diabaikan dan tidak dipahami secara seksama, maka akan muncul pernyataan, ujaran, sikap, dan tindakan yang akan menyinggung dan mengganggu suasana kemajemukan.

Baca juga: Jokowi: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 Harga Mati

Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari sejarah mutakhir bagaimana Yugoslavia bubar karena pilar negaranya runtuh dan tidak mampu menyangga eksistensi kemajemukan bangsanya.

"Insya Allah Indonesia akan tetap kokoh menjadi negara-bangsa, satu di antaranya jika semua komponen di tubuh bangsa ini menjaga anugerah Allah," kata dia.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan didukung komitmen semua pihak, Haedar percaya setiap masalah yang timbul dari gesekan antarkomponen bangsa dapat terselesaikan dengan baik.

Kejadian-kejadian yang mengganggu kolektivitas berbangsa apapun penyebabnya benar-benar harus dicegah agar tidak boleh lagi terjadi.

"Di sinilah pentingnya kedewasaan semua pihak dalam berujar, bersikap, dan bertindak agar tidak mengganggu keberadaan hidup bersama," kata dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X