Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/08/2019, 22:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pelemparan bom molotov ke Kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (21/8/2019) suatu kasus yang aneh.

"Kasus ini aneh karena praktis tidak ada target strategis di DPP Golkar yang harus diancam dengan pelemparan bom molotov," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (22/8/2019).

Bambang pun mendukung kasus pelemparan bom ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

Ia meminta polisi menyelidiki kasus itu. 

"Kasus pelemparan bom molotov memang harus dilaporkan ke polisi untuk diselidiki," ujar dia. 

Baca juga: 4 Fakta Pelemparan Bom Molotov di Kantor DPP Partai Golkar

Kendati demikian, ia menilai, Kantor DPP Golkar tak perlu dijaga ketat setelah pelemparan bom molov itu.

Apalagi, jika dijaga oleh orang-orang di luar Golkar.

Menurut dia, penjagaan ketat akan mengesankan Golkar dekat dengan kekerasan. 

Bambang menyebut, saat ini tak ada yang perlu ditakutkan. 

"Lingkungan Kantor DPP Golkar harus kondusif. Tidak ada ancaman dari mana pun sehingga pengamanan DPP yang ekstra ketat sama sekali tidak diperlukan," kata dia.

Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat dilempar bom molotov oleh empat orang tak dikenal pada Rabu (21/8/2019) 03.05 WIB.

Baca juga: Kantor DPP Golkar Dilempar Bom Molotov, Agung Laksono: Golkar Tetap Solid

Empat orang tak dikenal tersebut menggunakan masker saat melakukan aksinya.

Salah satu bom molotov yang dilemparkan ke Kantor DPP Golkar sempat dinyalakan oleh pelaku.

Ada dua bom molotov yang dilempar ke kantor DPP Golkar.

Bom molotov itu dirangkai dalam botol bekas sirup yang berisi bahan bakar bensin.

Polisi tengah menyelidiki identitas oknum yang melempar bom molotov tersebut. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com