Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/08/2019, 22:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pelemparan bom molotov ke Kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (21/8/2019) suatu kasus yang aneh.

"Kasus ini aneh karena praktis tidak ada target strategis di DPP Golkar yang harus diancam dengan pelemparan bom molotov," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (22/8/2019).

Bambang pun mendukung kasus pelemparan bom ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

Ia meminta polisi menyelidiki kasus itu. 

"Kasus pelemparan bom molotov memang harus dilaporkan ke polisi untuk diselidiki," ujar dia. 

Baca juga: 4 Fakta Pelemparan Bom Molotov di Kantor DPP Partai Golkar

Kendati demikian, ia menilai, Kantor DPP Golkar tak perlu dijaga ketat setelah pelemparan bom molov itu.

Apalagi, jika dijaga oleh orang-orang di luar Golkar.

Menurut dia, penjagaan ketat akan mengesankan Golkar dekat dengan kekerasan. 

Bambang menyebut, saat ini tak ada yang perlu ditakutkan. 

"Lingkungan Kantor DPP Golkar harus kondusif. Tidak ada ancaman dari mana pun sehingga pengamanan DPP yang ekstra ketat sama sekali tidak diperlukan," kata dia.

Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat dilempar bom molotov oleh empat orang tak dikenal pada Rabu (21/8/2019) 03.05 WIB.

Baca juga: Kantor DPP Golkar Dilempar Bom Molotov, Agung Laksono: Golkar Tetap Solid

Empat orang tak dikenal tersebut menggunakan masker saat melakukan aksinya.

Salah satu bom molotov yang dilemparkan ke Kantor DPP Golkar sempat dinyalakan oleh pelaku.

Ada dua bom molotov yang dilempar ke kantor DPP Golkar.

Bom molotov itu dirangkai dalam botol bekas sirup yang berisi bahan bakar bensin.

Polisi tengah menyelidiki identitas oknum yang melempar bom molotov tersebut. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com