Kompas.com - 22/08/2019, 21:02 WIB
 Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/Reza Jurnaliston Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyerahkan perkara dugaan suap terkait proyek di Yogyakarta yang melibatkan dua jaksa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua jaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Eka Safitra yang bertugas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta.

"Karena kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Maka kita serahkan sepenuhnya di sana," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Jaksa Kejari Yogyakarta yang Jadi Tersangka Suap di KPK Terancam Diberhentikan Sementara

Kendati demikian, Mukri mengaku bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK selama proses penyidikan.

Ia mengatakan, Kejagung dapat membantu menghadirkan saksi jika KPK membutuhkannya.

"Sebagai bentuk sinergi kita dengan KPK, dalam proses penanganan perkaranya kita tetap akan koordinasi, misalkan nanti dalam hal KPK memerlukan saksi-saksi, yang terkait dengan itu, nanti kita akan support," ujar dia. 

Sementara itu, untuk pengganti kedua jaksa tersebut, Kejagung masih menunggu surat penetapan tersangka dari KPK.

Setelah itu, Kejagung akan menerbitkan surat pemberhentian sementara.

Jika keduanya dinyatakan bersalah dan telah memiliki keputusan hukum berkekuatan tetap, Kejagung akan memberhentikan dua jaksa tersebut.

Selain kedua jaksa itu, KPK menetapkan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (MAM) Gabriealla Yuan Ana sebagai tersangka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Nasional
BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Nasional
Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X