Batasi Akses Internet di Papua dan Papua Barat, Menkominfo Punya Perhitungan

Kompas.com - 22/08/2019, 18:58 WIB
Menkominfo Rudiantara saat berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenkominfo Rudiantara saat berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku memiliki perhitungan tersendiri saat membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat.

"Ada (hitungannya). Kami kan menghitung, seperti pada 22 Mei kemarin, kami punya statistiknya. Kami kan tidak bisa suka-suka, begitu lo" kata Rudiantara di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Rudiantara memastikan pembatasan akses internet di Papua ini sama dengan yang dilakukan pada aksi 22 Mei 2019 lalu.

Jika pada 22 Mei 2019 pembatasan tersebut berlaku di sekitar Ibu Kota, maka kali ini berlaku regional, yakni hanya di Papua dan Papua Barat.

Itu pun tidak seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dibatasi aksesnya.

Baca juga: Akses Internet di Papua Dibatasi, YLBHI Harap Pemerintah Tak Bermaksud Tutupi Kasus Diskriminasi

Ia mengatakan, pada aksi 22 Mei 2019 lalu, pihaknya menemukan ada 600 tautan yang menyebarkan hoaks selama tiga hari berturut-turut.

"Hoaksnya bukan hanya kabar bohong, ada yang menghasut, yang paling parah itu namimah atau mengadu domba," kata dia.

Ia mengatakan, situasi seperti itu menjadi celah orang-orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan menghasut dan mengadu domba.

Oleh karena itu, agar hal yang sama tidak terjadi karena peristiwa di Papua dan Papua Barat tersebut, maka berdasarkan pembahasan dengan aparat keamanan pihaknya pun membatasinya.

"Biar bagaimana pun Indonesia yang rugi. Mau di Papua, Surabya ini kan Indonesia. Kita warga negara Indonesia," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Nasional
Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X