Jokowi: Pembatasan Internet di Papua untuk Kebaikan Kita Bersama

Kompas.com - 22/08/2019, 18:42 WIB
Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut pembatasan internet yang dilakukan di sejumlah wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat adalah demi kebaikan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan mengenai banyaknya protes mengenai pembatasan internet di bumi cendrawasih.

"Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Akses Internet di Papua Dibatasi, YLBHI Harap Pemerintah Tak Bermaksud Tutupi Kasus Diskriminasi

Kemenkominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8/2019) kemarin.

Pemblokiran ini dilakukan setelah terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat, khususnya di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.

Kericuhan terjadi sebagai buntut insiden kasus persekusi terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses internet di Papua adalah untuk kepentingan nasional.

Menurut Rudiantara, pembatasan akses itu juga telah dibahas dengan aparat keamanan.

Namun, langkah Kementerian Kominfo tersebut menuai pro dan kontra.

Rudiantara pun menegaskan bahwa langkah ini untuk kepentingan yang lebih luas.

"Tapi ini kan kepentingan nasional dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum," ujar Rudiantara di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Jokowi Undang Tokoh Adat Papua dan Papua Barat ke Istana Pekan Depan

Lagipula, kata dia, pembatasan akses internet ini tidak seluruh Papua dan hanya terjadi di beberapa kota tertentu.

Pembatasan dilakukan di Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Fakfak.

"Jadi awalnya dilakukan pembatasan, tapi sekarang data (internetnya) tidak berfungsi. Hanya masih bisa berkomunikasi orang menggunakan bertelepon, voice, maupun SMS, ujar dia.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sebagai salah satu jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara mengeluarkan petisi yang berisi agar pemerintah menyalakan kembali internet di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Fadli Zon: Sebaiknya Presiden Segera ke Papua

Petisi ini menuntut pemerintah Indonesia, tepatnya kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Menkominfo Rudiantara agar membuka lagi jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Dalam petisi ini juga dikatakan bahwa pembatasan internet tersebut merupakan juga pembatasan akses informasi yang melanggar hak digital.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Presiden Tak Serius Tangani Akar Masalah di Papua

Terutama hak warga negara untuk mendapat dan mengakses informasi yang sudah diatur dalam pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

"Petisi ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya," kata Executive Director SAFEnet, Damar Juniarto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Nasional
Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X