Illegal Fishing di Laut Sulawesi, 3 Kapal dan 12 Awak Asal Filipina Ditangkap

Kompas.com - 22/08/2019, 18:35 WIB
Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan 2 buah barang bukti berupa KIA Vietnam pelaku illegal fishing di Perairan Pulau Tiga Natuna, Kepulauan Riau dengan cara ditenggelamkan, Minggu (3/3/2019) sore. DOK TNI ALPangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan 2 buah barang bukti berupa KIA Vietnam pelaku illegal fishing di Perairan Pulau Tiga Natuna, Kepulauan Riau dengan cara ditenggelamkan, Minggu (3/3/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) menangkap tiga Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi, Rabu (21/8/19).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherma, menyatakan, ketiga kapal tersebut ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 014.

Baca juga: Menteri Susi: Illegal Fishing Di Mana Pun Harus Dibasmi...

Ketiga kapal itu yakni NICOLE, ICE BRAICIL, dan AIRA.


"Penangkapan dilakukan saat ketiga kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Dalam proses penangkapan tersebut juga diamankan 12 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina,” tutur Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019).

Ketiga kapal tersebut beserta seluruh awaknya, lanjut Agus, ditarik menuju Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara dan diperkirakan tiba pada Kamis sore.

Kemudian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan akan memproses hukum kasus tersebut.

Baca juga: Tandatangani MoU dengan Menteri Susi, Kapolri Bentuk Satgas Illegal Fishing

 

Agus mengatakan, ketiga kapal tangkapan ini kembali menambah deretan kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap KKP selama 2019.

Sejak Januari hingga 21 Agustus 2019, KKP telah berhasil menangkap 48 KIA, terdiri atas 18 kapal berbendera Vietnam, 18 kapal berbendera Malaysia, 11 kapal berbendera Philipina, dan 1 berbendera Panama.

Adapun ketiga kapal tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X