Soal Pin Emas Anggota DPRD DKI, Mendagri Bilang "Urgensinya Apa?"

Kompas.com - 22/08/2019, 18:09 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Kamis (22/8/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan urgensi pemberian pin berbahan emas kepada 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024.

Ia pun mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri wacana tersebut.

"Saya pikir urgensinya tuh apa harus menggunakan emas?" ujar Tjahjo di Gedung KPK, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Kendati demikian, menurut dia, Kemendagri tak akan mencampuri rencana itu. Ia menyebut, tidak ada aturan yang melarang wacana tersebut.

Sebab, menurut Tjahjo, hal itu merupakan hak dari setiap daerah karena pengadaannya pun dianggarkan melalui anggaran daerah.

"Itu tidak ada aturan kok, dari Kemendagri tidak bisa ikut campur, tergantung perda setempat, tergantung juga dianggarkan atau belum oleh APBD daerah," kata Tjahjo. 

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 akan mendapatkan pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.

Baca juga: Sekwan Persilakan Anggota DPRD DKI yang Tolak atau Mau Jual Pin Emas

Keterangan dari situs web apbd.jakarta.go.id menyebutkan, 1 gram emas 24 karat seharga Rp 761.000.

Jika dikalikan, harga 1 pin emas seberat 5 gram Rp 3,8 juta, sedangkan harga 1 pin emas seberat 7 gram yakni Rp 5,3 juta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X