Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulihan Situasi Keamanan di Papua dan Papua Barat Jadi Prioritas Polri

Kompas.com - 22/08/2019, 17:34 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri fokus memulihkan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat setelah sejumlah aksi protes atas tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

"Yang utama sekali adalah kita memulihkan situasi keamanan di sana, supaya masyarakat mendapat jaminan bahwa seluruh kegiatan akan berlangsung dengan normal kembali," ungkap Asep.

Baca juga: YLBHI Minta Polri Transparan Ungkap Dugaan Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Bersamaan dengan itu, kata Asep, polisi juga melakukan upaya penegakan hukum terhadap dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang menjadi awal dari demonstrasi tersebut.

"Secara paralel tentunya kita akan terus melakukan penyelidikan, hal-hal yang menjadi penyebab, ini tentunya bagian dari proses penyelidikan yang berjalan dan terus berjalan, dengan maksud agar tidak terjadi kembali upaya-upaya untuk terus memanaskan situasi di lokasi tersebut," katanya.

Baca juga: Utamakan Persuasif di Papua, Polri Diingatkan Tuntaskan Kasus Rasisme

Saat ini, Polda Jawa Timur tengah mendalami dugaan diskriminasi dan kalimat rasis yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di asramanya, Surabaya.

Polda Jatim juga sedang menyelidiki dugaan penghinaan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua tersebut.

Sementara, Markas Besar Polri bertugas memburu akun-akun penyebar konten negatif yang memicu sejumlah aksi di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Polri dan Polda Jatim Bagi Tugas dalam Usut Dugaan Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Secara umum, situasi sudah kondusif dan kegiatan masyarakat mulai kembali berlangsung. Namun, aparat keamanan tetap berjaga-jaga sebagai langkah antisipasi.

Menurutnya, kehadiran sejumlah pejabat negara ke daerah tersebut juga menguatkan kondusivitas situasi.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, mengunjungi daerah tersebut, Kamis hari ini.

Baca juga: Polri: Kerusuhan di Fakfak Dipicu Provokasi Sekelompok Orang

Selain melihat situasi terkini, Asep menuturkan bahwa ketiganya sekaligus memberi semangat kepada masyarakat dan aparat keamanan.

"Beliau-beliau hadir di sana juga berkesempatan melihat situasi yang terjadi pasca adanya beberapa insiden beberapa waktu yang lalu," katanya.

"Sambil beliau memberikan beberapa pesan- pesan yang sifatnya untuk menyemangati masyarakat di sana, dan juga aparat-aparat keamanan," ucap dia.

Baca juga: Polri Nyatakan Komitmen Usut Dugaan Aksi Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Papua awal bulan depan. Jokowi ingin meresmikan salah satu jembatan di sana. Terkait kondisi Papua dan Papua Barat presiden terus mendapat laporan sejumlah daerah situasinya sudah kondusif. #PresidenJokoWidodo #Papua #PapuaBarat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com