Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tak Masalah Jokowi dan Menteri Dapat Mobil Dinas Baru

Kompas.com - 22/08/2019, 17:25 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempersoalkan pengadaan mobil dinas baru untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri periode 2019-2024.

Fadli meyakini pemerintah telah mempertimbangkan keputusan tersebut. Misalnya, terkait umur kendaraan yang melebihi 10 tahun ataupun pertimbangan mengenai tingginya biaya perawatan kendaraan yang lama.

"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 atau 10 tahun," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Jadi kalau tidak salah harusnya pada periode yang lalu akan diganti," ujar dia.

Baca juga: PAN: Dulu Jokowi Tak Setuju Pengadaan Mobil Lembaga Tinggi Negara...

Fadli Zon pun enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya mengenai besaran anggaran pengadaan mobil dinas baru yang mencapai Rp 147 miliar.

"Ya kalau angkanya saya enggak tahu ya, tetapi pastilah itu harusnya ada kalkulasi. Dan mestinya itu ada hitung-hitungannya, karena ini sudah lama," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Saat ditanya mengenai indikasi pemborosan anggaran, Fadli tampak kurang sepakat dengan pendapat itu.

Baca juga: Kemenkeu soal Mobil Dinas Baru Menteri: Tanya ke Setneg

Ia justru menyinggung soal besarnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk menggelar pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali pada 8-14 Oktober 2018 lalu.

"Ya maksud saya masih ada barangnya, masih kelihatan. Dan mungkin masih bisa dipakai lima sampai sepuluh tahun yang akan datang," kata Fadli.

"Tapi kalau yang boros itu ya seperti waktu World Bank Meeting yang di bali, bulan Oktober 2018. Itu baru menurut saya pemborosan. Masa pertemuan begitu saja hampir Rp 1 triliun," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com