Fadli Zon Tak Masalah Jokowi dan Menteri Dapat Mobil Dinas Baru

Kompas.com - 22/08/2019, 17:25 WIB
Toyota Crown generasi terbaru menjadi calon mobil dinas menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). KOMPAS.com/RulyToyota Crown generasi terbaru menjadi calon mobil dinas menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempersoalkan pengadaan mobil dinas baru untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri periode 2019-2024.

Fadli meyakini pemerintah telah mempertimbangkan keputusan tersebut. Misalnya, terkait umur kendaraan yang melebihi 10 tahun ataupun pertimbangan mengenai tingginya biaya perawatan kendaraan yang lama.

"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 atau 10 tahun," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Jadi kalau tidak salah harusnya pada periode yang lalu akan diganti," ujar dia.

Baca juga: PAN: Dulu Jokowi Tak Setuju Pengadaan Mobil Lembaga Tinggi Negara...

Fadli Zon pun enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya mengenai besaran anggaran pengadaan mobil dinas baru yang mencapai Rp 147 miliar.

"Ya kalau angkanya saya enggak tahu ya, tetapi pastilah itu harusnya ada kalkulasi. Dan mestinya itu ada hitung-hitungannya, karena ini sudah lama," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Saat ditanya mengenai indikasi pemborosan anggaran, Fadli tampak kurang sepakat dengan pendapat itu.

Baca juga: Kemenkeu soal Mobil Dinas Baru Menteri: Tanya ke Setneg

Ia justru menyinggung soal besarnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk menggelar pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali pada 8-14 Oktober 2018 lalu.

"Ya maksud saya masih ada barangnya, masih kelihatan. Dan mungkin masih bisa dipakai lima sampai sepuluh tahun yang akan datang," kata Fadli.

"Tapi kalau yang boros itu ya seperti waktu World Bank Meeting yang di bali, bulan Oktober 2018. Itu baru menurut saya pemborosan. Masa pertemuan begitu saja hampir Rp 1 triliun," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X