Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Didesak Selidiki Dugaan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Kompas.com - 22/08/2019, 16:43 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindakan rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Arif Maulana dari LBH Jakarta berharap Komnas HAM serius menelusuri identitas oknum yang melakukan tindakan rasisme.

"Kami harap Komnas HAM membentuk suatu tim untuk menyelidiki siapa pelaku tindakan rasisme," ujar Arif dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Aksi Protes Rasisme Kembali Terjadi di Papua, Kali Ini di Nabire dan Yahukimo

Arif menuturkan, pembentukan tim untuk menyelidiki siapa pihak yang bertindak rasis terhadap masyarakat Papua merupakan sebuah urgensi. Sebab, dikhawatirkan aksi demonstrasi akan terus dilakukan masyarakat Papua.

Lebih lanjut, Arif menilai pemerintah sejatinya menindak pelaku rasisme sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepolisian untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada HAM. Selain itu juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah untuk mengusut kasus dugaan diskriminasi tersebut.

"Kepolisian harus mengadili dan memberikan hukuman terhadap oknum yang telah melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa Papua. Komnas HAM juga perlu menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa ini," imbuhnya kemudian.

Baca juga: Utamakan Persuasif di Papua, Polri Diingatkan Tuntaskan Kasus Rasisme

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari adanya dugaan perlakuan diskriminatif dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com