Fadli Zon Minta Pemerintah Paparkan Kajian Pindah Ibu Kota ke Kaltim

Kompas.com - 22/08/2019, 16:20 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah memaparkan hasil kajian terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurut Fadli, kajian tersebut harus disosialisasikan secara luas agar pemerintah juga mengetahui pendapat masyarakat.

"Kalau ada satu rencana, planning, tentu ada kajiannya. Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira ada bagusnya juga," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Tidak hanya itu, bahkan Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.

Baca juga: Ini 2 Alternatif Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.

"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.

"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.

Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih dulu fokus persoalan yang lebih mendesak.

Beberapa persoalan yang harus segera mendapat perhatian antara lain soal kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan energi.

"Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat begitu," kata Fadli.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X