Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Anggaran Mobil Baru Menteri Lebih Baik untuk Korban Gempa

Kompas.com - 22/08/2019, 15:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, anggaran yang disediakan untuk pengadaan mobil dinas menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo, sebaiknya digunakan untuk membantu para korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Kondisi Mobil Dinas Jokowi: Jendela Tak Berfungsi, Radio Nyala Sendiri

Hidayat menilai, mobil yang saat ini digunakan oleh para menteri kabinet pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 masih memadai untuk dipergunakan kembali sebagai mobil dinas oleh menteri baru.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Oleh sebab itu, anggaran untuk pengadaan mobil baru, sebaiknya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal itu, kata Hidayat, juga dapat mensukseskan program pemerintah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

Baca juga: Menteri Jokowi Pakai Mobil Dinas Baru? Ini Sejarah Mobil Menteri di Masa Lalu

"Anggaran yang ada bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia, apalagi program pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," ujarnya.

Selanjutnya, Hidayat menegaskan, dirinya tidak setuju apabila pemerintah memaksakan membeli mobil baru untuk menteri kabinet periode 2019-2024 di tengah masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan pembiayaannya.

"Saya lebih setuju bila pemerintah betul-betul jujur ya dengan program unruk memajukan SDM yang unggul. Dan karenanya seluruh anggaran yg ada mestinya dipergunakan untuk ke sana," pungkasnya.

Baca juga: Para Menteri Jokowi Siap Pakai Mobil Dinas Baru

Sebelumnya, para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) masa jabatan 2019-2024 disebutkan bakal mendapat mobil dinas baru.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga periode 2019 ini, mobil dinas para menteri belum pernah ganti atau tetap menggunakan Toyota Crown Royal Saloon.

Nominal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini Rp 147 miliar lebih.

Baca juga: Pengusaha Sarankan Mobil Dinas Menteri Diganti Mobil Listrik

Informasi ini diketahui dari tender Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri yang tercantum dari laman resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan kode 26344011 yang telah dibuat sejak 19 Maret 2019.

Diketahi nilai pagu paket Rp 152.540.300.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 147.312.469.200.

Peserta tender diikuti 41 perusahan, tetapi hanya empat yang lolos kualifikasi, yakni PT Astra Internasional, PT New Ratna Motor, PT Agung Automall, dan PT Hadji Kalla.

Alhasil PT Astra International yang keluar menjadi pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.

Kompas TV 300 lebih kendaraan dinas ASN Provinsi Riau masih ditahan sejak dikandangkan selama cuti lebaran. Hingga kini mobil dinas itu masih belum diambil karena menunggak bayar pajak. Ratusan kendaraan dinas ASN Provinsi Riau masih terparkir di halaman belakang Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Riau. Kendaraan itu ditahan karena menyalahi beberapa aturan diantaranya belum bayar pajak dan kendaraan yang menyalahi aturan penggunaan. Kendaraan yang tertahan diperbolehkan diambil setelah melakukan pembayaran pajak. #PemprovRiau #MobilDinas #TunggakPajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com