Wapres Kalla: Dakwah Jangan Melebar, Jangan Sering Tabrakan...

Kompas.com - 22/08/2019, 15:18 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional Nasional di Komplek Parlemen MPR DPR DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019). Kompas.com/Hotria MarianaWakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional Nasional di Komplek Parlemen MPR DPR DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para pemuka agama dalam berdakwah agar tidak melebar atau bertabrakan dengan topik yang disampaikan.

Ia mengatakan, sikap setiap orang boleh berbeda tetapi tidak boleh saling menyalahkan.

Masing-masing orang, kata dia, saat berdakwah pasti membicarakan tentang keyakinannya tetapi dalam menyampaikannya tak selalu sama.

"Tidak mungkin sama, cuma bagaimana dakwah itu jangan jadi melebar. Jangan sering tabrakan," kata Kalla di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Sebelumnya, ia juga sudah menyampaikan agar dakwah yang disampaikan para pemuka agama harus menyerukan kedamaian.

Selain itu dakwah yang disampaikan juga harus menjadikan seluruh negeri ini rahmatan lilalamin melalui dakwah yang menyejukkan.

Baca juga: MUI Harap Klarifikasi Ustaz Abdul Somad Dinginkan Suasana

Belakangan, masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad (UAS) mengemuka.

UAS dilaporkan ke polisi dengan tudingan penistaan agama karena ceramahnya dianggap telah menistakan simbol agama lain.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X