Rapat Paripurna di DPR Dihadiri 55 Anggota, Sisanya Bolos Halaman 2

Kompas.com - 22/08/2019, 12:13 WIB

Kristian Erdianto,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kristian Erdianto

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Suasana ruang Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019), tampak sepi.

Barisan kursi kosong terlihat lebih mencolok daripada kursi yang terisi.

Rapat paripurna yang semula dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB juga molor sekitar satu jam.

Meski banyak kursi kosong, rapat tetap dimulai. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama sebagai pembuka.

Seusai bernyanyi, pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan agenda rapat, yakni mendengarkan pandangan seluruh fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan.

Setelah itu, Fadli mengumumkan surat yang diterima oleh Pimpinan DPR mengenai pencalonan duta besar.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Tidak seperti pada rapat paripurna biasanya, politikus Partai Gerindra itu tampak tidak membacakan jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat kali ini.

Namun, berdasarkan hasil penghitungan Kompas.com hingga sekitar pukul 11.08 WIB, setidaknya terpantau hanya 55 anggota DPR yang hadir.

Artinya, 505 anggota lainnya tidak ikut rapat alias bolos.

Meski demikian, hingga pukul 11.45 WIB, tidak dapat dipastikan jumlah wakil rakyat yang berada di dalam ruangan.

Sebab, ada beberapa wakil rakyat yang tadinya duduk di dalam ruangan, kemudian keluar ruangan.

Selain itu, juga ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan.

Jumlah mereka yang keluar masuk tersebut terpantau masih di bawah 10 orang.

Diketahui, berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pimpinan DPR, dalam memimpin rapat paripurna, wajib memperhatikan kuorum rapat.

Rapat paripurna baru dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan mendapat giliran pertama. Diikuti Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem dan Hanura.

Hingga pukul 11.45 WIB, rapat masih berlangsung tertib.

Kompas TV Kasus dugaan suap impor bawang putih yang menyeret anggota DPR, membuat Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pertanian mengambil keputusan tegas untuk memblokir importir yang terlibat suap. Mengapa kasus suap impor pangan masih saja terjadi? Bagaimana sebetulnya pengawasan terhadap proses izin impor produk pangan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan?<br /> <br /> Kita bahas dalam Sapa Indonesia Malam bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik Icw, Donal Fariz, Pengamat Pertanian, Khudori, dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.